AMAN: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Jalan di Tempat

Reporter

Suasana perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, 9 Agustus 2017. Foto: AMAN

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai pemerintah Indonesia masih belum serius mengimplementasikan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Tepat satu dekade deklarasi itu diteken, penerapannya dinilai masih jalan di tempat.

“Dengan tidak mengurangi penghargaan atas upaya dan capaian pemerintah dalam 10 tahun terakhir, kami harus secara terbuka mengakui bahwa pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat masih jalan di tempat,” kata Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Rabu 9 Agustus 2017.

Rukka mengatakan Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti deklarasi ke dalam hukum dan kebijakan nasional. Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya Nomor 35 Tahun 2012 telah menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Rukka menilai hukum tersebut belum serius dijadikan acuan dari pembentukan hukum dan kebijakan serta program pemerintah.

Menurut dia, pemerintah baru mengembalikan 13 ribu hektare hutan adat kepada masyarakat adat. Di sisi pembentukan hukum, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga sampai saat ini belum dibahas. Begitu pula pembentukan hukum di daerah yang lamban.

"Sementara itu, kriminalisasi terhadap masyarakat adat jalan terus," ujarnya. Dia mencontohkan kasus yang menjerat 14 orang masyarakat adat Seko. Mereka dihukum karena memprotes pembanngunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah adatnya. Rukka mengatakan pemerintah juga belum menetapkan Satuan Tugas Masyarakat Adat sebagai lembaga trouble shooter.

Rukka mengatakan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada dasarnya memiliki prasyarat untuk menjadi pemimpin global pada isu pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

"Pemerintah hanya perlu menjalankan secara konsisten enam agenda Nawacita yang berkaitan dengan masyarakat adat," ujarnya.

VINDRY FLORENTIN






KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

19 hari lalu

KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

Ada kejanggalan selama proses penyidkan hingga persidangan kasus konflik agraria antara masyarakat adat Dayak Marjun dengan perusahaan.


NasDem Dorong RUU Advokat hingga RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2023

24 hari lalu

NasDem Dorong RUU Advokat hingga RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Fraksi NasDem merupakan pengusul RUU Advokat dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024.


Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

51 hari lalu

Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto telah menerima dengan baik keputusan MRP soal tanah ulayat di Papua


Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

51 hari lalu

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?


Empat Cara Mengadopsi Anak, Ketahui Perbedaannya

58 hari lalu

Empat Cara Mengadopsi Anak, Ketahui Perbedaannya

Mengadopsi anak dan calon orang tua angkat secara privat melalui permohonan surat pengangkatan anak dari instansi sosial provinsi.


Konflik Lahan Toba Pulp Lestari, Warga Simalungun Dikabarkan Bentrok dengan Polisi

18 Juli 2022

Konflik Lahan Toba Pulp Lestari, Warga Simalungun Dikabarkan Bentrok dengan Polisi

Bentrokan dikabarkan terjadi di Desa ihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polisi membantahnya.


Catat, Agenda Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI di Jayapura yang Sayang kalau Dilewatkan

15 Juli 2022

Catat, Agenda Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI di Jayapura yang Sayang kalau Dilewatkan

Seluruh rangkaian Kongres Masyarakat Adat Nusantara akan ditutup dengan Festival Danau Sentani pada 30 Oktober 2022.


Kongres Masyarakat Adat Nusantara Siap Digelar 24-30 Oktober 2022 di Jayapura, Papua

15 Juli 2022

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Siap Digelar 24-30 Oktober 2022 di Jayapura, Papua

Presiden Joko Widodo akan meresmikan Kongres Masyarakat Adat Nusantara keenam sekaligus menyerahkan peta wilayah adat Jayapura.


Kisah Masyarakat Mului di Kalimantan Timur, Jaga Hutan demi Lingkungan Sehat

26 Juni 2022

Kisah Masyarakat Mului di Kalimantan Timur, Jaga Hutan demi Lingkungan Sehat

Masyarakat Hukum Adat Mului menjaga keaslian hutan demi lingkungan yang sehat. Gaya hidup mereka yang sehat, membuat warga jarang ada yang sakit


MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

31 Mei 2022

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

MK menolak gugatan atas UU IKN yang dilayangkan Busyro Muqoddas dkk. Alasan MK karena gugatan itu melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.