Jokowi: Tak Satu Pun Kelompok Bisa Paksakan Kehendak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menggunting rangkaian bunga melati saat meresmikan Museum Keris Nusantara di Kota Surakarta, 9 Agustus 2017. Foto: Dinda Leo Listy

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menggunting rangkaian bunga melati saat meresmikan Museum Keris Nusantara di Kota Surakarta, 9 Agustus 2017. Foto: Dinda Leo Listy

    TEMPO.CO, Solo - Presiden Jokowi menyatakan, sebagai negara demokrasi, tidak satu pun institusi di Indonesia yang memiliki kekuasaan mutlak.

    "Sebagai negara demokrasi, konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang memaksakan kehendak, apalagi sebagai diktator," katanya dalam acara pembukaan simposium internasional bertema "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk" di Auditorium Universitas Sebelas Maret, Solo, Rabu, 9 Agustus 2017.

    Baca :
    Respons Jokowi Atas Ramainya Kasus Pidana karena Ujaran di Medsos

    Soal Perpu Ormas, Jokowi: Wajah Begini Kok Dibilang Diktator?

    Menurut dia, dalam negara konstitusi, tidak ada warga negara kelas satu atau dua, yang ada adalah warga negara Indonesia.

    "Pengalaman itu semakin meneguhkan keyakinan saya bahwa konstitusi sebagai pelindung kemajemukan dan keragaman, baik keragaman berpendapat yang merupakan ciri negara demokrasi maupun keragaman etnis, budaya, dan agama," ujarnya.

    Jokowi mengatakan konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang bisa memaksakan kehendak tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain.

    "Selain itu, sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktik demokrasi yang sehat," tuturnya.

    Selain menjadi rujukan bahwa tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, dia menuturkan konstitusi memastikan perimbangan kekuasaan antarlembaga negara agar bisa saling kontrol dan mengawasi.

    Tantangan dalam berkonstitusi tidak mudah seiring dengan situasi dunia yang berubah dengan cepat. Menurut dia, muncul banyak hal baru, seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan cyber.

    Simak pula: Di Solo, Presiden Jokowi Hari Ini Resmikan Museum Keris

    "Generasi juga berganti. Sekarang, kita banyak bertemu dengan anak muda yang menjadi generasi milenial atau generasi Y yang memiliki cara berpikir berbeda dengan generasi sebelumnya," tuturnya.

    Tantangannya adalah bagaimana membuat nilai dan semangat konstitusi dapat dipahami secara baik oleh generasi muda.

    "Dalam hal ini, peran MK di setiap negara menjadi penting. Mahkamah Konstitusi berperan menginterpretasikan konstitusi sehingga bisa terus menjadi pegangan dan muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru," kata Jokowi.

    DINDA LEO | ITSMAN | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.