Kasus Korupsi APBD Pelalawan, Kejati Riau Telah Periksa 73 Saksi  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Pekanbaru - Kejaksaan Tinggi Riau terus mendalami dugaan korupsi berjemaah dana tak terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan 2012. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 73 saksi dari perkara yang merugikan negara hingga Rp 2,8 miliar itu.

"Semua saksi sudah kami periksa, baik dari kalangan pejabat maupun pihak ketiga," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Rianta saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca:
Situs Kejati Jawa Barat Diretas, Ada Suara Nyanyian Anak Kecil

Menurut Sugeng, sebenarnya masih banyak saksi yang perlu diperiksa, tapi mangkir dari panggilan jaksa. "Namun pemeriksaan saksi ini sudah optimal dilakukan," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, alat bukti saksi dianggap sudah rampung. Saat ini, penyidik kejaksaan tengah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua ahli dari akademisi dan birokrat tentang teknis pengelolaan bantuan dana terduga ini. Kejaksaan juga masih menunggu penghitungan kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kasus ini.

"Karena ini berawal dari temuan BPK, maka kami juga menunggu penghitungan kerugian negara," ujarnya.

Meski demikian, Sugeng menambahkan, dari alat bukti dan keterangan saksi yang sudah diperiksa, penyidik menyimpulkan terdapat kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar. Modusnya adalah kegiatan fiktif dan alokasi dana tanggap darurat yang tidak sesuai dengan peruntukan. "Pertanggungjawabannya tidak jelas," ucapnya.

Saat ini, kata Sugeng, penyidik kejaksaan fokus mengembalikan kerugian negara dari para pelaku yang terlibat serta melakukan sejumlah penyitaan aset. Sejauh ini, penyidik berhasil menyita uang Rp 55 yang dikembalikan para pelaku.

"Jumlah uang yang dikembalikan memang tidak sebanding dengan yang dikorupsi, tapi kami terus berusaha," tuturnya.

Belanja tidak terduga merupakan dana untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Penggunaan dana tak terduga juga dimanfaatkan untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, seperti program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

Namun, untuk Pelalawan, aparat penegak hukum mengendus adanya tindak pidana korupsi penggunaan APBD 2012.

RIYAN NOFITRA






Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

2 hari lalu

Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Tinggi Belanda


Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

3 hari lalu

Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

Kejati Papua Barat menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan hibah PON XX pada organisasi KONI Papua Barat.


Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

6 hari lalu

Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah adalah pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini untuk mencegah para remaja melakukan pelanggaran hukum.


Begini Besaran Tarif Ojek Online Naik Mulai Lusa: Sebagian Pengemudi Ojol Pekanbaru Senang

17 hari lalu

Begini Besaran Tarif Ojek Online Naik Mulai Lusa: Sebagian Pengemudi Ojol Pekanbaru Senang

Kebijakan tarif ojek online baru diumumkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam konferensi pers virtual, kemarin.


Bupati Kediri Berharap Sinergitas dengan Kejaksaan Terus Terjalin

25 hari lalu

Bupati Kediri Berharap Sinergitas dengan Kejaksaan Terus Terjalin

Monumen Simpang Lima memiliki nilai jual yang sangat tinggi untuk Pemerintah Kabupaten Kediri


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

26 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


Kasus Kerangkeng Manusia Ditangani Kejati Langkat

28 Juni 2022

Kasus Kerangkeng Manusia Ditangani Kejati Langkat

Yos A Tarigan mengatakan, berkas perkara delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif ditangani Kejati Langkat


Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

24 Juni 2022

Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

Kejati Sumut memeriksa 3 pejabat BPN terkait kasus dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat.


Berumur 238 Tahun, Begini Asal-usul Kota Pekanbaru

23 Juni 2022

Berumur 238 Tahun, Begini Asal-usul Kota Pekanbaru

Nama Kota Pekanbaru dahulu dikenal dengan nama Senapelan


Pejabat DKI Jakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Cipayung

19 Juni 2022

Pejabat DKI Jakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Cipayung

Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tersangka baru kasus mafia tanah Cipayung. Dia pejabat DKI Jakarta