Kejati Riau Tahan 3 Pejabat Bappeda Rokan Hilir  

Reporter

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Pekanbaru - Kejaksaan Tinggi Riau menahan tiga tersangka pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rokan Hilir terkait dengan korupsi proyek fiktif. Ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran belanja rutin institusinya tahun 2008-2011 sebesar Rp 1,9 miliar.

"Ditahan hingga 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Rianta saat ditemui Tempo di ruang kerjanya di Pekanbaru, Selasa, 8 Agustus 2017.

Ketiga tersangka itu berinisial S, bendahara 2008-2009; H, bendahara 2010-2011; dan R, pejabat verifikasi pengeluaran pada Bappeda Rokan Hilir. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam. Tiga tersangka itu tak ada yang bersedia memberikan komentar sedikit pun saat digiring penyidik menuju mobil tahanan.

Kasus korupsi proyek fiktif ini bermula saat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Kepala Bappeda Rokan Hilir Wan Amir Firdaus sebesar Rp 17 miliar. Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif yang anggarannya dialokasikan ke Bappeda Rokan Hilir tahun 2008 hingga 2011.

Uang korupsi ditemukan Rp 8,7 miliar, sedangkan uang dari gratifikasi Rp 6,3 miliar. Dalam hal ini, Wan Amir Firdaus sudah lebih dulu ditahan jaksa. Ketiga tersangka lainnya terlibat dan turut menikmati aliran korupsi tersebut. "Melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama WAF, modusnya korupsi penyimpangan belanja rutin dan belanja pengadaan barang," kata Sugeng.

Atas perbuatannya, tiga pejabat Bappeda Rokan Hilir tersebut dijerat Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman kurungan minimal 4 tahun penjara.

RIYAN NOFITRA






Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

6 hari lalu

Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Tinggi Belanda


Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

6 hari lalu

Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

Kejati Papua Barat menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan hibah PON XX pada organisasi KONI Papua Barat.


Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

9 hari lalu

Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah adalah pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini untuk mencegah para remaja melakukan pelanggaran hukum.


Bupati Kediri Berharap Sinergitas dengan Kejaksaan Terus Terjalin

28 hari lalu

Bupati Kediri Berharap Sinergitas dengan Kejaksaan Terus Terjalin

Monumen Simpang Lima memiliki nilai jual yang sangat tinggi untuk Pemerintah Kabupaten Kediri


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

29 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


Kasus Kerangkeng Manusia Ditangani Kejati Langkat

28 Juni 2022

Kasus Kerangkeng Manusia Ditangani Kejati Langkat

Yos A Tarigan mengatakan, berkas perkara delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif ditangani Kejati Langkat


Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

24 Juni 2022

Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

Kejati Sumut memeriksa 3 pejabat BPN terkait kasus dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat.


Pejabat DKI Jakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Cipayung

19 Juni 2022

Pejabat DKI Jakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Cipayung

Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tersangka baru kasus mafia tanah Cipayung. Dia pejabat DKI Jakarta


Kejaksaan Tinggi DKI Temukan Dugaan Korupsi oleh Pegawai Kemenkumham

17 Juni 2022

Kejaksaan Tinggi DKI Temukan Dugaan Korupsi oleh Pegawai Kemenkumham

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan dugaan tindak pidana korupsi terkait praktek gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan pegawai Kemenkumham.


DKI Jakarta Tak Bentuk Tim Khusus Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Cipayung

15 Juni 2022

DKI Jakarta Tak Bentuk Tim Khusus Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Cipayung

DKI Jakarta tidak akan melakukan investigasi internal terhadap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam kasus pengadaan lahan di Cipayung.