Menunggu Lawan Jokowi di Pilpres, Fahri Hamzah: Jangan Diam-diam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan keberanian pihak-pihak yang ingin mengikuti Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 mendatang, namun belum mendeklarasikan diri. Menurut Fahri, hingga kini belum ada sosok yang tampak muncul sebagai penantang Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petahana.

    "Siapapun yang minat jadi capres, ayo, mulai ngomong dong. Jangan diam-diam," kata Fahri Hamzah saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017 menanggapi  Pilpres 2019.

    Baca juga:

    Ini Sikap Partai Kebangkitan Bangsa yang Irit Bicara Pilpres 2019  

    Pemerintahan Jokowi, kata dia, saat ini didukung koalisi yang terdiri dari tujuh partai. Menurut Fahri, partai-partai yang akan menantang Jokowi membutuhkan usaha lebih untuk mengusung capres pada 2019. "Kalau oposisinya enggak kuat, bisa-bisa dia (Jokowi) terpilih lagi."

    Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa Pilpres 2019 akan lebih menarik jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ditentukan sebesar 0 persen. Alasannya, capres yang muncul akan lebih banyak.

    Baca pula:

    Hanura Janji Setia kepada Jokowi, Sampai...  

    Adapun Undang Undang Pemilu, saat ini telah disahkan dengan ketentuan ambang batas presidensial sebesar 20 atau 25 persen. Ketentuan itu tengah diujimaterikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Saya berharap presidential threshold 0 persen. Bisa ramai karena setiap partai punya jagoan masing-masing, tapi kalau 20 persen bisa-bisa Pak Jokowi tidak ada lawan karena belum kelihatan ini (lawannya)," ujar Fahri.

    Jokowi sendiri telah resmi didukung oleh sejumlah partai untuk kembali mencalonkan diri di Pilpres 2019. Dari antara koalisi pemerintah saat ini, dukungan pada Jokowi sudah dideklarasikan oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Jokowi pun disokong oleh Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia, dan kini juga oleh Partai Perindo.

    YOHANES PASKALIS PAE DALE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.