2 Alasan Ahok Tidak Hadir di Sidang Buni Yani  

Reporter

Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. ANTARA FOTO/Ubaidillah/

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, I Wayan Sudirta, menyebutkan alasan kliennya tidak hadir di sidang terdakwa Buni Yani di Bandung, Selasa, 8 Agustus 2017. Wayan merupakan kuasa hukum Basuki dalam kasus penodaan agama.

Mengutip Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Wayan mengatakan bila jarak saksi dengan pengadilan jauh, cukup dibacakan berita acara pemeriksaan. "Sudah terjawab," kata Wayan di Jakarta, Selasa, 8 Agustus. Ahok sendiri saat ini mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan sidang kasus Buni Yani digelar di Bandung.

Baca juga: Sidang Buni Yani, Hakim Sarankan Ahok Dihadirkan Pekan Depan

Wayan menyebut Ahok bisa saja hadir untuk memberi keterangan sebagai saksi. Namun atas saran dari kuasa hukum, Ahok diminta tidak datang. "Ini bukan kehendak Pak Ahok. Kami yang menyarankan," ucapnya.

Secara lengkap bunyi Pasal 162 KUHAP, yaitu (1) jika saksi sesudah memberikan keterangan  dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan; (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
 
Ahok tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buni Yani di Bandung. Jaksa menjerat Buni Yani dengan Pasal 28 ayat 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia terancam hukuman penjara maksimal enam tahun.

Selain itu, Wayan menjelaskan, kuasa hukum mempertimbangkan faktor keamanan bila Ahok hadir di persidangan. Ia memprediksi akan ada banyak orang yang datang dan menyaksikan. Bahkan Wayan sesumbar kliennya bakal terancam nyawanya bila datang.

"Dipenjara dua tahun enggak puas juga masih teriak bunuh Ahok," kata Wayan. Karena tidak yakin dengan keamanan kliennya, kuasa hukum menilai Ahok tidak perlu hadir di persidangan.

ADITYA BUDIMAN






Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

11 jam lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

11 jam lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

12 jam lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

13 jam lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

5 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

16 hari lalu

Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif pada Rabu, 19 November 2014.


Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

26 hari lalu

Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

Heru Budi Hartno mengatakan saat ini pihaknya masih membahas Pergub Penggusuran yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

31 hari lalu

Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

Heru Budi Hartono mengevaluasi proses pencabutan peraturan gubernur soal penggusuran yang diurus oleh Gubernur Anies Baswedan.


Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

33 hari lalu

Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar reuni aksi 411 pada 4 November 2022 di depan Istana Merdeka


Dukung Heru Budi Aktifkan Pengaduan Warga di Balai Kota Seperti Era Ahok, Anggota DPRD: Harus Ada Solusi

41 hari lalu

Dukung Heru Budi Aktifkan Pengaduan Warga di Balai Kota Seperti Era Ahok, Anggota DPRD: Harus Ada Solusi

Selain pengaduan langsung di Balai Kota, masyarakat juga bisa melayangkan aduan di kantor wali kota, kecamatan, kelurahan dan aplikasi JaKi.