MKD Akan Periksa Video Pidato Viktor Laiskodat

Reporter

Viktor Bungtilu Laiskodat. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat tengah menelisik laporan terhadap Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat terkait dengan pidatonya di Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengandung ujaran kebencian. Laporan itu dilayangkan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan organisasi sayap Partai Demokrat pada Senin, 7 Agustus 2017.

"Kami harus minta klarifikasi Pak Viktor tentang pernyataannya itu. MKD akan memproses bila ada pengaduan. Tentu dengan mendengar (keterangan) pengadu dan teradu," kata anggota MKD, Maman Imanulhaq, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca: NasDem Beri Bantuan Hukum bagi Viktor Laiskodat

Pernyataan yang dimaksud Maman adalah mengenai pidato Viktor yang menyebutkan adanya dukungan sejumlah partai politik terhadap kelompok ekstremis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai khilafah. Parpol yang dituding Viktor adalah Demokrat, Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional.

Maman memastikan MKD akan memeriksa secara lengkap bukti-bukti yang disodorkan pelapor. Salah satunya rekaman video pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu. "Kami akan mendengar full (keseluruhan), supaya bisa memutuskan apakah ada rekayasa edit atau memang demikian adanya," katanya.

Menurut Maman, kasus yang menimpa Viktor bisa menjadi pelajaran bagi politikus lain. "Bahwa politikus harus lebih hati-hati dalam berbicara. Saatnya semua mengedepankan nilai kewarganegaraan yang menjunjung tinggi etika," tuturnya.

Adapun Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad memastikan MKD segera mencari titik terang kasus Viktor Laiskodat tersebut. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap Viktor akan dilakukan setelah masa reses berakhir, yaitu pada 15 Agustus mendatang. "Nanti setelah reses, baru kami mulai verifikasi," ujarnya.

YOHANES PASKALIS PAE DALE








Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

22 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

23 hari lalu

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?


Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

40 hari lalu

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?


Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo Resmi Ditunda Hingga 31 Desember 2022, Ini Sebabnya

59 hari lalu

Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo Resmi Ditunda Hingga 31 Desember 2022, Ini Sebabnya

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Zet Sony Libing mengonfirmasi pemberlakuan harga tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar ditunda.


Ke Pendemo Tiket Pulau Komodo, Gubernur NTT: Bisa ke Pulau Rinca, di Sana Ada 1.300 Komodo

3 Agustus 2022

Ke Pendemo Tiket Pulau Komodo, Gubernur NTT: Bisa ke Pulau Rinca, di Sana Ada 1.300 Komodo

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan bagi wisatawan yang menolak kenaikan harga tiket Pulau Komodo, bisa mengunjungi Pulau Rinca.


Kapal Glass Bottom Senilai Miliaran Beroperasi di Labuan Bajo untuk Wisatawan

19 Maret 2022

Kapal Glass Bottom Senilai Miliaran Beroperasi di Labuan Bajo untuk Wisatawan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan dua unit kapal wisata bottom glass di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.


Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI


Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu


Gubernur NTT Tanggapi UNESCO Soal Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo

3 Agustus 2021

Gubernur NTT Tanggapi UNESCO Soal Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi permintaan UNESCO untuk menghentikan pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo.


Bupati Lembata Meninggal usai Dirawat di Ruang Isolasi Covid-19

18 Juli 2021

Bupati Lembata Meninggal usai Dirawat di Ruang Isolasi Covid-19

Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur yang meninggal di rumah sakit di Kota Kupang, rencananya akan dimakamkan siang ini.