Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MKD Akan Periksa Video Pidato Viktor Laiskodat

image-gnews
Viktor Bungtilu Laiskodat. TEMPO/Imam Sukamto
Viktor Bungtilu Laiskodat. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat tengah menelisik laporan terhadap Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat terkait dengan pidatonya di Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengandung ujaran kebencian. Laporan itu dilayangkan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan organisasi sayap Partai Demokrat pada Senin, 7 Agustus 2017.

"Kami harus minta klarifikasi Pak Viktor tentang pernyataannya itu. MKD akan memproses bila ada pengaduan. Tentu dengan mendengar (keterangan) pengadu dan teradu," kata anggota MKD, Maman Imanulhaq, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca: NasDem Beri Bantuan Hukum bagi Viktor Laiskodat

Pernyataan yang dimaksud Maman adalah mengenai pidato Viktor yang menyebutkan adanya dukungan sejumlah partai politik terhadap kelompok ekstremis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai khilafah. Parpol yang dituding Viktor adalah Demokrat, Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional.

Maman memastikan MKD akan memeriksa secara lengkap bukti-bukti yang disodorkan pelapor. Salah satunya rekaman video pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu. "Kami akan mendengar full (keseluruhan), supaya bisa memutuskan apakah ada rekayasa edit atau memang demikian adanya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Maman, kasus yang menimpa Viktor bisa menjadi pelajaran bagi politikus lain. "Bahwa politikus harus lebih hati-hati dalam berbicara. Saatnya semua mengedepankan nilai kewarganegaraan yang menjunjung tinggi etika," tuturnya.

Adapun Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad memastikan MKD segera mencari titik terang kasus Viktor Laiskodat tersebut. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap Viktor akan dilakukan setelah masa reses berakhir, yaitu pada 15 Agustus mendatang. "Nanti setelah reses, baru kami mulai verifikasi," ujarnya.

YOHANES PASKALIS PAE DALE



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

15 hari lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.
Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

Data 82 anggota DPR yang ditengarai terlibat judi online itu akan diserahkan ke Majelis Kehomatan Dewan


Gede Pasek Suardika: Sanksi MKD DPR ke Bamsoet 'Error in Persona'

15 hari lalu

Gede Pasek Suardika: Sanksi MKD DPR ke Bamsoet 'Error in Persona'

Bamsoet dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR, bukan sebagai anggota DPR RI.


Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

17 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

17 hari lalu

Plt Sekjen MPR Siti Fauziyah
Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

Keputusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural dan unsur materiil.


Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

17 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat memberikan keterangan soal MKD DPR RI memutuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melanggar kode etik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis.
Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

Dalam tata tertib pemanggilan anggota DPR biasanya terdapat tiga kali pemanggilan dan ada jarak masing-masing tujuh hari


Pelaporan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke MKD, Apa Fungsi dan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan?

18 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Pelaporan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke MKD, Apa Fungsi dan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan?

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dilaporkan mahasiswa Islam Jakarta ke MKD soal pernyataannya mengenai amandemen UUD 1945, Apa tugas MKD?


Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

20 hari lalu

Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mendukung langkah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sabtu (22/6/24)
Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

20 hari lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

20 hari lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

20 hari lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.