Menteri Nila Moeloek Sebut Suplai Dokter Anak Disesuaikan Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek saat meninjau posko kesehatan di Pelabuhan merak Banten. TEMPO/Darma Wijaya

    Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek saat meninjau posko kesehatan di Pelabuhan merak Banten. TEMPO/Darma Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menegaskan suplai kebutuhan dokter anak di semua daerah akan dipenuhi pemerintah pusat sesuai kebutuhan daerah. 

    "Sesuai kebutuhan daerah. Jangan sampai kami kirim, tapi mereka (rumah sakit atau puskesmas di daerah) enggak siap," kata Nilla saat ditemui usai menjadi pembicara utama dalam Kongres Ilmu Kesehatan Anak (Konika) XVII di Hotel Alana di Sleman, Selasa, 8 Agustus 2017.

    Baca : Nila Moeloek Targetkan 34 Juta Lebih Anak Imunisasi MR

    Upaya tersebut untuk mencegah penumpukan dokter anak di beberapa daerah saja. "Mereka sudah ada lima dokter anak, dikasih lagi. Ya, berabtemlah mereka," kata Nila.

    Nila Moeloek mengakui jumlah dokter anak di daerah-daerah masih kurang dan tidak merata. Penumpukan dokter anak masih terpusat di Jawa dengan alasan populasi penduduk 60 persen berada di Jawa. "Tapi sudah ada terobosan," kata Nila.

    Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pamulungan menjelaskan, terobosan yang dimaksud antara lain penempatan dokter-dokter anak yang masih muda ke daerah-daerah terpencil.


    Simak pula : Menteri Kesehatan: Sepertiga Penduduk Indonesia Perokok

    "Wajib ke daerah," kata Aman.

    Jumlah dokter anak saat ini mencapai 3.700 orang dengan jumlah anak sebanyak 90 juta jiwa. Artinya, satu orang dokter anak menangani 24 ribu jiwa pasien anak.

    Nila juga mengingatkan agar ada kerja kolaborasi antara dokter anak yang bertugas praktik dengan dokter anak yang mengajar di kampus.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.