Ini Alasan KPK Ajukan Banding Vonis Sidang E-KTP  

Reporter

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan persidangan kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terpidana Irman dan Sugiharto—keduanya bekas pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan upaya banding itu bukan tentang bobot vonis yang dijatuhkan majelis hakim, tapi tidak masuknya sejumlah informasi penting dalam putusan sidang.

Baca: Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili

“Kami menilai ada sejumlah nama dan informasi yang belum masuk putusan. Hal itu penting dan berkaitan dengan proses hukum selanjutnya sehingga bisa utuh,” katanya saat ditemui, Senin, 7 Agustus 2017.

Dalam persidangan pada 20 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan seluruh proses pengadaan e-KTP terbukti telah dikorupsi. Hakim pun menguatkan proyek senilai Rp 5,84 triliun itu merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Majelis yang dipimpin hakim Jhon Halasan Butarbutar itu lantas memvonis bersalah Irman dan Sugiharto. Irman, sebagai kuasa pengguna anggaran proyek e-KTP, divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen, dihukum lima tahun bui dan denda Rp 400 juta. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK.

Namun dalam amar putusan majelis hakim menilai praktik kolusi pengaturan proyek e-KTP hanya dilakukan Irman, Sugiharto, bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, calon peserta lelang, serta sejumlah anggota konsorsium. Sedangkan nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, yang diduga mengatur korupsi e-KTP dan menerima Rp 574 miliar, tidak dimasukkan.

Baca: Nama-nama Penerima Duit E-KTP Tidak Disebut Hakim, KPK Banding

Majelis hakim juga hanya menyebut tiga dari puluhan anggota DPR yang namanya masuk sejak dakwaan hingga tuntutan. Ketiganya adalah mantan anggota Komisi Pemerintahan, Miryam Haryani dan Markus Nari, serta bekas Ketua DPR, Ade Komaruddin. Padahal Miryam diduga telah menyalurkan uang ke semua pimpinan dan anggota Komisi Pemerintahan DPR kala itu. Duit proyek juga sejak awal disisihkan untuk Setya hingga Rp 574 miliar.

“Kami berharap hakim banding akan melihat kembali fakta yang muncul dan mempertimbangkannya sehingga putusannya lebih utuh,” ujar Febri.

Kuasa hukum Irman dan Sugiharto, Soesilo Ariwibowo, enggan mengomentari keputusan banding KPK. Ia hanya mengatakan kedua kliennya memilih menerima vonis hakim. “Irman dan Sugiharto sudah menegaskan tak banding,” ucapnya.

Hingga saat ini, KPK sudah menjerat empat orang dalam kasus ini. Selain Irman dan Sugiharto, Setya dan Andi Narogong telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin, 7 Agustus 2017, berkas Andi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan para penyidik KPK secara maraton terus memeriksa sejumlah saksi untuk Setya.

Setya membantah terlibat dan menerima duit proyek e-KTP. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum. “Sebagai warga negara, saya mengikuti proses hukum,” katanya.

MAYA AYU | DANANG FIRMANTO | FRANSISCO R.






Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

9 jam lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

12 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

2 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

3 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

3 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

3 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

3 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

3 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

3 hari lalu

KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Ali Fikri menjelaskan bahwa penyidik KPK belum memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain di kasus suap dana perimbangan pegunungan Arfak