HUT Ke-23 AJI: Ancaman Anti-Keberagaman 3 Tahun Terakhir Menguat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Cheryl Ravelo

    REUTERS/Cheryl Ravelo

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merayakan ulang tahun ke-23 dengan tema "Media dan Ancaman Intoleransi". Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan tema ini diangkat karena intoleransi telah menjadi ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia. 
     
    "Ini ancaman serius. Ancaman anti-keberagaman dan toleransi dari kelompok anti-toleran 2-3 tahun terakhir semakin menguat, baik secara psikis maupun fisik," katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017. 

    Baca:

    Rayakan HUT ke 23, AJI Gelar Tribute untuk Ahmad Taufik
    AJI Jakarta Mendesak Kepolisian Usut Kekerasan terhadap Jurnalis
     
    Dalam acara tersebut, AJI menyerahkan beberapa penghargaan kepada sejumlah pihak. Penghargaan Tasrif Award diberikan kepada Sumarsih—petani Pegunungan Kendeng, Aksi Kamisan, serta Suciwati, istri aktivis hak asasi manusia, Munir. 
     
    Selain itu, AJI memberikan penghargaan SK Trimurti kepada Mayu Fentami, yang dianggap berdedikasi membuka akses kesehatan di Bunut Hilir, Kalimantan Barat. Adapun penghargaan Udin Award tidak diberikan kepada siapa pun karena tak ada yang memenuhi syarat. 
     
    Pengajar Filsafat di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, mengatakan jurnalisme di Indonesia harus bekerja lebih keras. Ia berujar kerja jurnalis di Indonesia telah menunjukkan sumbangan besar dan bermakna.

    Simak: AJI: Tjahjo Kumolo Langgar Hak Privasi Orator Kritik Jokowi
     
    "Terlebih dalam membongkar kasus korupsi dengan menjaga etika jurnalis, membongkar sampai ke akar, penyusupan elemen-elemen intoleransi di lembaga-lembaga publik, dan pendidikan," ujarnya. Menurut dia, kerja jurnalistik penting untuk mengantisipasi intoleransi yang mengancam kemajemukan dan pemikiran ide-ide baru. 
     
    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap anggota AJI bisa membawakan informasi, berita, mewartakan informasi dengan independen. "Bagaimana kita bisa independen, mempunyai etika, dan sejahtera kalau kita tidak meningkatkan kapasitas dan kompetensi," ujarnya.
     
    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.