Indonesia Hapus Status Calling Visa Pakistan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Mohsin Raza

    REUTERS/Mohsin Raza

    TEMPO.CO, Jakarta ---Pemerintah Indonesia akan mempermudah warga negara Pakistan yang ingin mengajukan visa. Dalam pertemuan antara tiga kementerian dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dicapai kesepakatan untuk mencabut status calling visa bagi Pakistan. 
     
    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pencabutan status calling visa bertujuan mempermudah akses, seperti pelaku ekonomi atau wisatawan berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, warga Pakistan yang ingin ke Indonesia mesti mengajukan permohonan langsung ke Jakarta. "Ada alasan tertentu Pakistan tidak selayaknya diberlakukan calling visa," kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017. 
     
    Salah satu pertimbangan pemerintah mengapus status calling visa ialah secara historis hubungan perdagangan Indonesia-Pakistan berjalan positif. Pemerintah berharap dengan status yang baru perjalanan warga Pakistan ke Indonesia menjadi lebih mudah. "Calling visa terlalu berat, rumit, dan makan waktu," ucap Wiranto. 
     
    Direktur Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie menambahkan sebelumnya penerapan kebijakan calling visa dilakukan karena faktor keamanan. Namun karena ada perkembangan yang menjadi perhatian pemerintah maka status itu dicabut. Setelah dilakukan evaluasi lintas kementerian calling visa pun dicabut. "Sekarang tinggal dibuatkan peraturan menteri," kata dia. 
     
    Dengan dicabutnya calling visa, lanjut Ronny, nantinya warga Pakistan cukup mengajukan permintaan visa ke pihak kedutaan besar atau konsulat jenderal Indonesia yang ada di wilayah terdekat. "Pengajuan visa melalui perwakilan negara Indonesia di negara sahabat, apakah di negara pakistan atau negara lain," ucap Ronny. 
     
    Ihwal faktor keamanan Ronny menilai tidak akan mengalami perubahan. Ia menyebut proses pengawasan tetap dilakukan dengan ketat. Bila ada warga yang diduga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak akan diberikan. "Kemudahan ini terkait dengan investasi," kata dia. 
     
    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.