Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Nasdem: Pidato Viktor Laiskodat Telah Diedit  

image-gnews
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua Fraksi Nasdem di DPR, Viktor Laiskodat, di Kupang, NTT, pada 1 Agustus 2017 yang  beredar adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa, sehingga menghilangkan konteks, konten dan substansi dari pidato asli Viktor. Dalam rekaman itu, Viktor Laiskodat mengatakan bahwa ada sejumlah partai mendukung pendirian khilafah.

Baca juga: Ke MKD, PKS dan Demokrat Tuntut Viktor Laiskodat Mundur dari DPR

Demikian pernyataan sikap DPP Partai NasDem terkait rekaman video Victor, yang dibacakan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.

"Hasil editan yang disebarluaskan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman. Apabila mendengarkan pidato tersebut secara utuh maka tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap isi, maksud, dan tujuan dari pidato VBL," kata Zulfan yang juga Ketua Tim Kajian.

DPP NasDem membentuk Tim Kajian untuk mengatasi persoalan rekaman Viktor Laiskodat yang ramai dibicarakan dengan melibatkan Dewan Pakar, Pengurus Harian, dan Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem.

Menurut dia, pidato Viktor Laiskodat sesungguhnya adalah mendorong semangat untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara dari setiap upaya terhadap disintegrasi negara dan bangsa.

"Tidak ada maksud dan tujuan dari saudara Viktor untuk menyudutkan pihak manapun," katanya.

Menyikapi masalah itu, kata Zulfan yang didampingi Sekjen Partai NasDem Nining Indra Saleh, Wasekjen Willy Aditya, Anggota Fraksi NasDem di DPR Jhonny G Plate dan Ketua BAHU NasDem Taufik Basari, telah terjadi kesalahpahaman terhadap pidato Viktor Laiskodat karena ada pihak yang mengedit, menyambungkan, dan menyebarluaskan pidato tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DPP Partai NasDem mengajak semua pihak untuk tidak memberikan penilaian dan reaksi semata-mata berdasarkan pada suatu sumber yang telah dimanipulasi.

"Partai NasDem mengajak semua pihak untuk tidak cepat terpancing, mudah diadu domba, serta terprovokasi yang mengganggu keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai NasDem siap menerima pandangan, saran, bahkan kritik untuk bersama-sama dengan komponen lainnya dalam proses pembangunan negara bangsa," kata Zulfan.

Sekjen Partai NasDem, Nining Indra Saleh menambahkan, Tim Kajian itu telah dibentuk pada 3 Agustus 2017 lalu untuk mengkaji video rekaman Viktor yang telah beredar di kalangan masyakat.

"Video rekaman Viktor yang disebar itu tidak secara utuh, tapi telah diedit," kata Nining.

Dalam potongan video yang beredar, politisi itu menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok ektremis Islam di Indonesia.

Bukan hanya ke Gerindra, dalam video tersebut orang yang diduga Viktor juga berturut-turut menyebut Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berada di belakang kelompok ekstremis Islam, kelompok yang akan membentuk negara khilafah.

Atas pernyataannya itu, Partai Gerindra dan PAN telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 4 Agustus 2017. Sementara PKS dan Demokrat juga melaporkan pernyataan itu ke Mabes Polri dan MKD DPR pada Senin, 7 Agustus 2017.

ANTARA



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jawaban Puan Maharani soal Pertemuan dengan Prabowo Usai Lebaran: Insya Allah

15 hari lalu

Kepsen:Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri kampanye akbar PDIP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Ahad, 4 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jawaban Puan Maharani soal Pertemuan dengan Prabowo Usai Lebaran: Insya Allah

Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto usai lebaran.


Wacana Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani, Gerindra Maunya Sebelum Lebaran

15 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kediaman Prabowo dalam sowan politik di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad 4 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Wacana Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani, Gerindra Maunya Sebelum Lebaran

Partai Gerindra berharap pertemuan Prabowo dan Puan bisa segera teralisasi.


Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

30 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

31 hari lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

31 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.


Ratu Ngadu Bonu Wulla Caleg DPR Fraksi NasDem Dapil NTT II Mengundurkan Diri Meski Raih Suara Terbanyak, Siapa Dia?

36 hari lalu

Ratu Ngadu Bonu Wulla. Facebook
Ratu Ngadu Bonu Wulla Caleg DPR Fraksi NasDem Dapil NTT II Mengundurkan Diri Meski Raih Suara Terbanyak, Siapa Dia?

Ratu Ngadu Bonu Wulla caleg DPR Partai NasDem dapil NTT II memutuskan mengundurkan diri, padahal raih suara terbanyak kalahkan Viktor Laiskodat.


Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

43 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.


Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

53 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.


Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

57 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.


Mantan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Istri Berpeluang Lolos ke Senayan

19 Februari 2024

penyerahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah NTT Tahun Anggaran 2023.Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Gedung Sasando, Kamis (5/1/2023)
Mantan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Istri Berpeluang Lolos ke Senayan

Hingga Senin pagi, perolehan suara Viktor Laiskodat adalah 26.559 suara.