TEMPO.CO, Brebes - Puluhan warga Brebes yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Miskin (AMPI) menggelar aksi, memprotes kebijakan pemerintah yang menghentikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Senin, 7 Agustus 2017.
Mereka menolak penghentian program jaminan kesehatan untuk warga miskin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Dalam aksi tersebut, mereka membawa keranda sebagai wujud keprihatinan terhadap matinya kepedulian terhadap warga miskin.
Baca juga: Gebrakan Ridwan Kamil: Dokter Akan Datangi Rumah Warga Miskin
Massa awalnya menggelar mimbar bebas di depan Pendapa Kabupaten Brebes. Lalu berjalan menuju Kantor Kabupaten yang tak jauh dari pendapa, untuk menemui Bupati Brebes, Idza Priyanti.
Lantaran tidak berhasil menemui bupati, massa akhirnya bergerak jalan kaki sekitar 3 kilometer menuju kantor DPRD Brebes. Dalam orasinya, massa meminta kepada wakil mereka di DPRD, untuk memperjuangkan anggaran jaminan kesehatan terhadap warga miskin. “Anggaran kesehatan untuk warga miskin harus Rp 14 miliar,” kata Anom Panuluh, koordinator aksi tersebut.
Baca juga: Djarot Minta Program Kesehatan yang Digagas Ahok Ini Dilanjutkan
Sebagaimana diketahui, pada 1 Agustus yang lalu, pemerintah menyetop pelayanan Jamkesda untuk warga miskin. Alasannya, APBD 2017 di Brebes sedang defisit hingga mencapai 87 miliar. Sedangkan tagihan klaim Jamkesda di RSUD Brebes saja, hingga Juni 2017 mencapai Rp 5,5 miliar. Membengkak dari anggaran yang ada sekitar Rp 2 miliar.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes, dr. Oo Suprana, mengungkapkan klaim yang sudah diajukan rumah sakit kepada pemerintah dalam tujuh bulan (Januari-Juli) terakhir mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Tapi pemerintah baru membayar Rp 1,5 miliar. "Sisanya belum dibayar. Ini kan jadi beban rumah sakit," kata Oo, Kamis, 3 Juli 2017.
Baca juga: Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS: Warga Jakarta 80 Persen Terdaftar
Namun, beberapa hari kemudian Bupati Brebes, Idza Priyanti melalui Surat Edaran Nomor 440/7638/2017 tanggal 4 Agustus 2017, menyatakan memberlakukan kembali program Jamkesda. Bupati berencana menganggarkan jaminan untuk warga miskin pada APBD Perubahan tahun ini. “Sudah diberlakukan lagi (jamkesda). Tapi yang pasti anggarannya tidak sebesar di APBD murni,” kata dia.
Namun, ketua Relawan Kesehatan Brebes, Deden Sulaiman, yang ikut dalam aksi tersebut menilai keputusan Bupati memberlakukan kembali Jamkesmas terkesan dipaksakan. Sebab, keputusan itu tidak dibarengi dengan anggaran yang memadai. “Kami sudah konfirmasi ke dr. Oo (Direktur RSUD Brebes), kalau itu tidak ada anggarannya. Jadi ini terkesan dipaksakan,” kata Deden.
Baca juga: 2017, BPJS Kesehatan Terancam Membengkak Rp 6,23 Triliun
Karena itu, dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan sebesar Rp 14 miliar. Hal itu sebagaimana tahun 2015 lalu yang mencapai Rp 10 miliar. “Kami khawatir kalau tidak ada anggarannya nanti pelayanan terhadap warga miskin tidak maksimal. Pada 2015 saja, anggarannya bisa 10 miliar, tahun ini seharusnya lebih dari itu, Rp 14 miliar,” kata dia.
Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Imam Royani, saat menemui pendemo berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka dalam rapat anggaran bersama pemerintah daerah. “Hari ini kami konsultasikan ke pimpinan, besok di badan anggaran akan kita masukan anggaran untuk mengkover pengguna SKTM (Surat Keterangan Tanda Tidak Mampu),” kata Imam.
MUHAMMAD IRSYAM FAIZ
