Jokowi Minta Efektivitas Penggunaan Dana Desa Disurvei

Reporter

Menteri Pedesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat berkunjung ke kantor redaksi TEMPO, Jumat, 2 Juni 2017. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum puas terhadap efektivitas dan pengawasan dana desa yang terbukti masih dikorupsi. Hal itu dikatakan Presiden kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Jokowi meminta efektivitas dana desa disurvei.

"Presiden Joko Widodo meminta untuk segera dilakukan survei evaluasi efektivitas dana desa," ujar Eko kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 7 Agustus 2017.

Dana desa  menjadi sorotan karena pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Prasetya dan Bupati Pamekasan Ahmad Syafii. Mereka hendak menutupi kasus penyelewengan dana desa yang sedang diusut oleh kejaksaan.

Baca: Kasus Dana Desa, Korupsi Rp 100 Juta Nyogoknya Rp 200 Juta

Anggaran dana desa  tiap tahunya terus bertambah jumlahnya. Dari yang awalnya Rp 20 triliun pada 2015, naik menjadi 47 triliun pada 2015 dan  Rp 60 triliun pada tahun ketiga. Total, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 127 triliun dana desa.

Eko menuturkan survei akan dilakukan paling cepat September ini oleh Badan Pusat Statistik dengan melibatkan Kementerian Desa. Adapun hal-hal yang akan disurvei meliputi potensi desa serta dampak dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Menurut Eko penggunaan dana desa sudah tergolong efektif.

"Saya katakan efektif karena mayoritas penggunaannya baik, masyarakat desa juga cepat belajar. Contoh, tahun 2015, penyerapan dana desa baru 82 persen. Tahun 2016, sudah naik jadi 97 persen," ujarnya.

Simak: Pesan Presiden Jokowi Agar Dana Desa Tak Dikorupsi

Eko berujar mayoritas dana desa terpakai untuk pembangunan jalan di 74.910 desa dengan panjang 66 ribu kilometer. Sementara itu soal pengawasan, Eko mengatakan bahwa pemetaan daerah-daerah bermasalah telah dilakukan. Daerah terkait pun sudah diperingatkan akan potensi masalahnya. 

Menurut Eko masalah yang sering timbul ada dua, yakni pemotongan dana desa yang tak sesuai prosedur serta penentuan proyek yang tidak semestinya. "Hampir semua wilayah ada masalah ini, tapi kecil-kecil. Tetapi, agak masif terjadi di beberapa kabupaten daerah Sumatera Utara, Madura, dan Papua," ujar Eko.

Soal penanganannya, Eko menyampaikan bahwa pengawalan masyarakat dan keberadaan satgas tak sepenuhnya cukup. Perubahan nyata, kata dia, harus dilakukan, yaitu lebih tegas menindak penyelewenangan dana, tak cukup dengan himbauan.

Lihat: Setelah OTT di Pamekasan, KPK Minta Dana Desa Dievaluasi

Meski tak semua kasus penyelewengan dana desa  bernilai miliaran, atau hanya puluhan juta saja, namun jika tak ditangani sejak dini dikhawatirkan akan semakin parah.

"Makanya saya hari ini ketemu Kapolri dan Satgas Dana Desa, minta dukungan agar setiap laporan penyelewenangan dana desa ditindaklanjuti. Arahan Presiden Joko Widodo, setiap kasus harus ditangani," ujarnya.

ISTMAN MP






Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

12 hari lalu

Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

16 unit mobil pemadam dan 72 personel Damkar diturunkan untuk memadamkan kebakaran di lantai empat gedung Kemendes PDTT tersebut.


Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

13 hari lalu

Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

Kades Lukit dari Meranti mandi uang, diduga dana desa. Apa sih alikasi dana desa ini, dan bagaimana proses mencairkannya?


Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

16 hari lalu

Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

Menteri Desa mengatakan, desa wisata yang didahului upaya pelestarian alam, maka jalan menuju desa wisata akan lebih mudah terbentuk.


Kemenkeu Usulkan Pembentukan Tim Pengawas Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa

37 hari lalu

Kemenkeu Usulkan Pembentukan Tim Pengawas Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa

Kementerian Keuangan mendorong kepada kepala daerah untuk membentuk tim pengawas pencairan dan pengelolaan dana desa.


Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

55 hari lalu

Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui Bumdes, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem


Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

14 Juni 2022

Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.


Alasan Nurhayati Tak Gugat Perdata Penegak Hukum yang Tetapkan Dirinya Tersangka

3 Maret 2022

Alasan Nurhayati Tak Gugat Perdata Penegak Hukum yang Tetapkan Dirinya Tersangka

Nurhayati juga belum ada rencana meminta pihak berwajib memulihkan nama baiknya


Polri dan Kejagung akan Cabut Status Tersangka Nurhayati Malam Ini

1 Maret 2022

Polri dan Kejagung akan Cabut Status Tersangka Nurhayati Malam Ini

Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI akan resmi menghentikan proses hukum terhadap Nurhayati malam ini.


Nurhayati Berharap Kasusnya Tak Membuat Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

1 Maret 2022

Nurhayati Berharap Kasusnya Tak Membuat Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

Nurhayati mengharapkan kejadian yang menimpanya tidak menjadi momok bagi pegawai lain ingin melaporkan korupsi di tempat kerjanya


Kejagung Segera Keluarkan SKP2 dalam Kasus Nurhayati

1 Maret 2022

Kejagung Segera Keluarkan SKP2 dalam Kasus Nurhayati

Febrie Adriansyah menyebut jaksa penuntut umum tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor.