Bacakan Pleidoi, Penyuap Patrialis: Saya Ikuti Perintah Atasan

Reporter

Sekretaris penyuap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Ng Fenny mengenakan baju tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat dini hari (27/01). ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Basuki Hariman, Ng Fenny, meminta belas kasih majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memberikan vonis kepadanya. Fenny mengatakan apa yang ia lakukan hanya semata untuk mengikuti perintah atasannya.
 
"Selama hidup saya saya tidak pernah terlibat masalah hukum, saya sangat menyesal atas kejadian yang menimpa saya," kata Ng Fenny di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.

Baca juga:

Saksi Sebut Patrialis Persilakan Penyuapnya Dekati 2 Hakim Lain

Fenny dituntut hukuman penjara selama 10 tahun enam bulan. Jaksa menyatakan ia terbukti bersalah ikut serta menyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebesar US$ 50 ribu dan Rp 2 miliar untuk memenangkan gugatan uji materi undang-undang peternakan.
 
Dalam pembelaannya, Fenny mengakui sebagai orang yang menyiapkan uang-uang tersebut. Namun menurut dia, semua itu ia lakukan karena memenuhi permintaan Basuki selaku atasannya. Ia pun menyatakan sama sekali tak tahu peruntukan yang tersebut.

Baca pula:

Bacakan Pleidoi, Basuki Hariman Bantah Suap Patrialis Akbar

"Apabila saya secara sadar tahu Pak Basuki melakukan tindakan yang melanggar hukum pasti saya tidak akan menjalankannya bahkan mencegah hal tersebut terjadi karena tidak mungkin saya menjerumuskan Pak Basuki dan perusahaan yang telah menghidupi keluaraa saya dan keluarga besar saya selama 15 tahun," kata Ng Fenny.
 
Fenny mengatakan tuntutan hukuman penjara 10 tahun 6 bulan sangat berat baginya. Terlebih, dia adalah orang tua tunggal yang menghidupi tiga orang anaknya yang masih kecil serta harus menafkahi kedua orang tuanya.
 
"Ketika saya mendengar tuntutan saudara JPU yang akan memisahkan saya selama 10 tahun enam bulan dengan ketiga anak saya yang masih sangat kecil dan butuh kasih saya sebagai seorang ibu, saya merasa tidak punya kekuatan lagi untuk hadapi kenyataan hidup," ujar Fenny.
 
Fenny mengatakan terpisah dari anaknya dan tak bisa menemani tumbuh kembang anak-anaknya adalah mimpi buruk baginya. "Bukan hanya masa depan saya yang hancur, masa depan dan nasib ketiga anak saya terancam hancur," katanya.
 
Ng Fenny pun meminta majelis hakim memberikan putusan yang adil kepadanya. Ia percaya kejadian yang menimpanya adalah proses yang sangat berharga untuk menjadikannya mawas diri agar menjadi individu lebih baik. "Saya percaya putusan hakim merupakan bagian dari rencana Tuhan buat saya," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

12 menit lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

18 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

19 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

19 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

25 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

28 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

34 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.