Praperadilan Walhi Soal SP3 Kasus Kebakaran Hutan Ditolak

Reporter

Petugas kepolisian dibantu tim forest fire Sinar Mas Forestry berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Bonai Darusalam, Rokan Hulu, Riau, 28 Agustus 2016. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Pekanbaru - Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru  menolak gugatan praperadilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau terhadap keputusan Kepolisian Daerah Riau yang menghentikan penyidikan kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan tiga perusahaan PT Riau Jaya Utama, PT Perawang Sukses Perkasa, dan PT Rimba Lazuardi. 
 
"Menyatakan permohonan praperadilan Walhi tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Fatimah, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin, 7 Agustus 2017. 
 
Fatimah menilai gugatan praperadilan Walhi tidak dapat diterima dengan alasan kepolisian telah memenuhi prosedur sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kepolisian disebut telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli dalam penyidikan, melakukan gelar perkara serta uji laboratorium forensik lahan terbakar.

Baca: Musim Kemarau, Kebakaran Lahan Mulai Terdeteksi di Riau  

Putusan majelis hakim membuat kaget para aktivis lingkungan yang menyaksikan langsung proses persidangan di Ruang Cakra, Lantai II, Pengadilan Pekanbaru itu. Penolakan itu merupakan ketiga kalinya hakim mementahkan praperadilan kasus kebakaran hutan Riau.
 
Manajer Kajian dan Kebijakan Walhi Boy Even Jerry Sembiring kecewa dengan putusan hakim. Menurut Even hakim mengabaikan banyak bukti yang telah diajukan di persidangan, seperti tidak adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diajukan kepolisian kepada kejaksaan dalam menangani perkara itu. "Penyidik saja tidak bisa membuktikan adanya SPDP ini," ujarnya. 
 
Hakim  juga dianggap telah mengabaikan keterangan ahli lingkungan Bambang Hero Suharjo yang menyebutkan telah terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran di lahan konsesi yang terbakar. Pendapat saksi ahli lainnya, Herdianto, yang menyebutkan benar ada terjadinya kebakaran lahan di perusahaan, juga tidak diindahkan hakim.

Simak: Menteri LHK Akui Sulitnya Stop Kebakaran Hutan ke Presiden Jokowi  

Menurut Boy Even, hakim seharusnya tidak perlu mencari bukti unsur kesalahannya karena sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam undang-undang menjaga konsesinya dari kebakaran. "Paling parah lagi, hakim mengabaikan prosedur pengambilan sampel yang wajib dilakukan untuk pembuktian," ucapnya. 
 
Boy Even mengaku tidak habis pikir bagaimana caranya mencari keadilan untuk lingkungan pasca penolakan praperadilan yang ketiga kalinya ini. "Yang jelas kami tetap komitmen untuk melawan ini," ujarnya.
 
Walhi berencana melaporkan Fatimah ke Badan Pengawas sesuai peraturan Mahkamah Agung karena telah terjadi kesalahan yang fundamental dilakukan hakim dalam praperadilan.  "Kami akan laporkan hakim ini," ujar Even. 
 
Gugatan praperadilan SP3 15 perusahaan pembakar lahan diajukan Walhi Riau yang diwakilkan kepada 16 penasihat hukum. Walhi menilai ada kejanggalan dalam penerbitan SP3 perusahaan pembakar lahan, baik itu secara hukum, administratif maupun secara teknis.

Lihat: BMKG: Padamkan Kebakaran Hutan 54 Bom Air Sasar di 12 Titik Api  

Sebelumnya, polisi beralasan menerbitkan SP3 karena tidak cukup bukti. Namun, Walhi menilai alasan polisi tidak masuk akal. Sebab banyak bukti yang diabaikan polisi dalam menangani perkara itu, diantaranya bukti fisik adanya lahan terbakar dan kabut asap  yang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu ada keterangan saksi dan keterangan ahli yang seharusnya dapat digunakan memperkuat bukti penyidikan. 
 
Ini merupakan ketiga kalinya hakim Pengadilan Pekanbaru menolak praperadilan kasus Kebakaran lahan di Riau. Hakim Sorta Riau Neva sebelumnya mementahkan gugatan praperadilan yang dilayangkan masyarakat Riau bernama Ferry pada Selasa, 8 November 2017. Sorta Kembali menolak praperadilan Walhi terhadap PT Sumatera Riang Lestari pada Selasa, 22 November 2017. Terakhir Fatimah yang mementahkan permohonan Walhi. 
 

RIYAN NOFITRA 






Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

12 hari lalu

Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

Sejumlah 49 terdakwa dihukum mati karena mengeroyok hingga tewas seorang sukarelawan yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Aljazair.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

18 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


Siti Nurbaya dan Jokowi Dipuji Soal Deforestasi, Apa Kata Walhi?

25 hari lalu

Siti Nurbaya dan Jokowi Dipuji Soal Deforestasi, Apa Kata Walhi?

Walhi memandang dua faktor di balik susutnya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia selama tiga tahun terakhir.


COP27, Menteri Siti dan Presiden Jokowi Dipuji Karena Deforestasi Berkurang

28 hari lalu

COP27, Menteri Siti dan Presiden Jokowi Dipuji Karena Deforestasi Berkurang

Data KLHK menyatakan laju deforestasi bisa ditekan ke titik terendah sebesar 113,5 ribu hektare pada 2020-2021. Tren menurun sepanjang 3 tahun pandemi


Climate Outlook BMKG: Banjir Tahun Ini, Kebakaran Hutan Tahun Depan?

45 hari lalu

Climate Outlook BMKG: Banjir Tahun Ini, Kebakaran Hutan Tahun Depan?

BMKG minta waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih tinggi pada 2023 dibandingkan 2020, 2021 maupun 2022 yang kemaraunya basah.


Bencana Alam Efek Cuaca Ekstrem di Indonesia

48 hari lalu

Bencana Alam Efek Cuaca Ekstrem di Indonesia

penyebab cuaca ekstrem adalah karena adanya Monsun Asia, anginnya berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Australia yang melewati Indonesia.


Begini Besaran Tarif Ojek Online Naik Mulai Lusa: Sebagian Pengemudi Ojol Pekanbaru Senang

8 September 2022

Begini Besaran Tarif Ojek Online Naik Mulai Lusa: Sebagian Pengemudi Ojol Pekanbaru Senang

Kebijakan tarif ojek online baru diumumkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam konferensi pers virtual, kemarin.


Korban Tewas dalam Banjir Bandang di Pakistan Bertambah 57 Orang

3 September 2022

Korban Tewas dalam Banjir Bandang di Pakistan Bertambah 57 Orang

Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Pakistan pada Sabtu, 3 September 2022, bertambah 57 orang, di mana 25 orang adalah anak-anak.


Kapolri Minta Jajarannya Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Pemerintah

19 Agustus 2022

Kapolri Minta Jajarannya Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Pemerintah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepercayaan publik penting agar Polri dapat mengawal setiap kebijakan pemerintah.


Seluruh Wilayah NTT Berstatus Sangat Mudah Terbakar

19 Agustus 2022

Seluruh Wilayah NTT Berstatus Sangat Mudah Terbakar

Kondisi 22 kabupaten/kota di NTT berada di tingkat merah atau sangat mudah terbakar.