Setya Novanto Tersangka, Siapa Pembaca Teks Proklamasi Nanti?  

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merencanakan rapat pimpinan di masa reses untuk menentukan pemimpin rapat pidato nota keuangan yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2017. Rapim itu dilakukan mengingat status tersangka yang kini disandang Ketua DPR Setya Novanto.
 
Status Setya Novanto, yang diduga terlibat korupsi proyek e-KTP, itu pun membuat DPR mencari siapa yang akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Istana Kepresidenan nanti. 

Baca juga:
BREAKING NEWS: Setya Novanto Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

"Dalam reses, mulai hari ini kita rapim juga untuk memutuskan, ada tiga peristiwa penting. Tanggal 16 pidato nota keuangan, tanggal 17 (pembacaan teks) proklamasi. Kemudian tanggal 29 hari ulang tahun DPR," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 7 Agustus 2017.
 
Teks proklamasi sejatinya dibacakan kepala lembaga negara secara bergilir. Pada 2016, teks proklamasi dibacakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang kala itu dijabat Irman Gusman. 

Baca pula: 
Berstatus Tersangka, Setya Novanto Hadiri Paripurna RUU Pemilu
SETARA: Demi Nama DPR, Sebaiknya Ketua DPR Setya Novanto Mundur

Setya, yang sempat melakoni tugas itu pada 2015, dipertanyakan saat harus kembali mewakili DPR pada tahun ini dengan status tersangkanya. Terlebih, penolakan terhadap Setya sebagai pembaca teks proklamasi sempat bermunculan di media sosial. 
 
Fahri meyakini Setya Novanto akan legawa terhadap keputusan rapim. "Pasti beliau juga mengerti soal ini. Dan setahu saya, Pak Novanto itu bukan orang yang suka ngotot," katanya.
 
Lagi pula, menurut Fahri, DPR adalah lembaga yang dipimpin secara kolektif sehingga kepemimpinannya tak hanya berada pada satu orang. "Kalau dalam konsep kepemimpinan di DPR kan kolektif kolegial. Kami belum ada rapim soal itu. Siapa pun yang memimpin itu keputusan yang kami tetapkan di dalam rapim nanti," tuturnya. 
 
YOHANES PASKALIS PAE DALE






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

16 jam lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

2 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

2 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

2 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

3 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

3 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

4 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

4 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.


Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

4 hari lalu

Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR RI menyetujui permohonan pemberian status warga negara Indonesia kepada calon pemain timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh.