Suap PUPR, KPK Terima Vonis Aseng Tapi Penyidikan Dikembangkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - KPK menerima putusan terhadap Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng yang terbukti memberikan suap kepada tiga anggota Komisi V DPR dan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Namun KPK tetap mengembangkan penyidikan kasus suap di proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (suap PUPR).

    "KPK menerima vonis terhadap Aseng, karena putusan dan tuntutan dipandang cukup proporsional," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

    Baca : Suap PUPR, So Kok Seng Divonis 4 Tahun Penjara

    Pada sidang 31 Juli 2017, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Aseng dengan hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti bersama-sama dengan Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama memberikan uang kepada tiga anggota Komisi V .

    Mereka yakni, dari fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, ketua kelompok fraksi Komisi V PKB Musa Zainudin, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai total 427.027 dolar AS, 328.377 dolar Singapura dan Rp13,8 miliar.

    Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut agar Aseng divonis maksimal yaitu lima tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6enambulan kurungan atau vonis maksimal.

    Simak pula : Ada Kode Pak Y dan Bapak Kita dalam Suap Proyek PUPR

    Menurut Febri, KPK terus mengembangkan kasus suap PUPR ini. "Penanganan kasus PUPR ini masih terus berjalan. Ada penyidikan yang sedang berproses dan fakta-fakta persidangan dan perkembangan informasi di penyidikan akan terus dicermati," tambah Febri.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.