Kasus Dana Desa, Korupsi Rp 100 Juta Nyogoknya Rp 200 Juta

Reporter

Editor

Elik Susanto

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, seusai menerima pengurus Hizbut Tahrir Indonesia di Gedung DPP PKB, Jakarta, 27 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Banyumas - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kepala desa di seluruh Indonesia untuk tidak mengkorupsi dana desa. Seperti yang terjadi di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur.

"Anggaran desa dikorupsi Rp 100 juta tapi nyogoknya Rp 200 juta, malah Rp 250 juta. Dana desa itu uang rakyat dan harus dijaga manfaatnya untuk kepentingan rakyat," ujar Muhaimin saat memberi sambutan dalam pencanangan Gerakan Nusantara Menanam di Grumbul Pesawahan, Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu, 6 Agustus 2017.

Baca: Kemendesa 60 Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa ke KPK

Menurut Muhaimin, dana desa merupakan "uang panas" sehingga kalau disalahgunakan pasti orang yang menyalahgunakannya akan "kebakar". Anggaran desa yang begitu besar diharapkan bisa meningkat hingga Rp 80 triliun itu merupakan amanat bagi para kepala desa. "Harus digunakan dengan baik dan tidak bocor serta tidak disalahgunakan."

Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, menambahkan jumlah dana desa terus meningkat dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah jelas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Tolong kepala desa di seluruh Tanah Air menggunakan perintah Kementerian itu dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan sewenang-wenang karena akan kena Pak Kepala Desa sendiri. Jaga, jangan sampai ada korupsi dana desa lagi," kata Muhaimin. "PKB akan mendorong terus anggaran itu agar masuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat".

Baca: KPK OTT Pejabat di Pamekasan, Diduga Terkait Dana Desa

KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) sejumlah pejabat di Kabupaten Pamekasan dalam kasus suap dana desa pada 2 Agustus 2017. Mereka yang ditangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, juga Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi.

OTT itu terkait dengan suap atas dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi dana desa Dasok. Setelah OTT KPK melanjutkan penggeledahan empat lokasi pada Jumat, 4 Agustus 2017.  Empat lokasi itu adalah Kantor Bupati Pamekasan, rumah dinas bupati Pamekasan, Kantor Inspektorat Pamekasan, dan Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. "Penggeledahan dilakukan secara pararel,"  kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak.

ANTARA | MAYA AYU PUSPITASARI






Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

6 jam lalu

Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dengan 9 kiai NU di Asrama Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo, Kabupaten Magelang.


Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

7 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

7 jam lalu

Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dirinya sudah sering bertukar pikiran dengan Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR di Gedung DPR.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

8 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

11 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

13 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

14 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

16 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.