Alasan Kader Golkar Cirebon Tolak Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jabar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Cirebon - Rekomendasi yang diberikan kepada Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat diprotes sejumlah kader Partai Golkar Kota Cirebon.
     
    Penolakan tersebut terungkap saat dilakukan pertemuan dan silaturahmi dengan sejumlah kader Partai Golkar Kota Cirebon, Ahad, 6 Agustus 2017, “Sosok Dedi Mulyadi kurang populer di pantura Jawa Barat, terutama pantura Kota Cirebon,” kata penanggung jawab kegiatan, Juhaeni, yang juga kader Partai Golkar. Seharusnya, Juhaeni melanjutkan, Partai Golkar tidak boleh sembarangan mencalonkan orang untuk diusung sebagai calon Gubernur Jawa Barat untuk pilkada 2018.

    Baca juga:
    Dedi Mulyadi Cari Pendamping untuk Jawa Barat, Syaratnya...

    Mereka justru mendukung sosok Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil diharapkan menggandeng Daniel Muttaqien, salah satu tokoh muda Partai Golkar yang saat ini masih sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat. Daniel juga putra dari Irianto M.S. Syafiuddin, mantan Bupati Indramayu dan Anna Sophanah, Bupati Indramayu saat ini.
     
    Dijelaskan Juhaeni, mereka yang berada di pantura sangat merindukan sosok pimpinan di Jawa Barat nantinya berasal dari pantura. Baik itu sebagai Gubernur ataupun Wakil Gubernur Jawa Barat. “Selama ini Jabar tidak pernah dipimpin oleh tokoh dari pantura,” kata Juhaeni. Karenanya Juhaeni sangat berharap Ridwan Kamil bisa menggandeng Daniel Muttaqien sebagai calon wakil gubernur.

    Baca pula:
    Nurdin Halid Janjikan Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jawa Barat

    Saat ditanyakan apakah mereka siap menerima risiko sebagai dampak dari penolakan terhadap Dedi Mulyadi, Juhaeni mengungkapkan jika apa yang mereka lakukan sebagai bentuk penyaluran aspirasi kepada DPP. “Syukur-syukur DPP Partai Golkar mau mempertimbangkannya,” katanya. Apa yang mereka lakukan ini pun, menurut Juhaeni, bukan sebagai bentuk boikot terhadap Partai Golkar.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.