INFO NASIONAL - Terkait dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat ke sejumlah desa sudah seharusnya dilakukan pengawalan. Dan baiknya dilakukan oleh semua instansi pemerintah dan swasta maupun berbagai elemen masyarakat dari berbagai kalangan.
“Termasuk peran humas yang bukan hanya melakukan pengawalan tapi juga turut ikut membantu melakukan sosialisasi terkait dana desa. Kami berharap agar humas yang ada di pemerintahan atau swasta bisa mendukung program dana desa ini,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rosari Tyas Wardani dalam acara Forum Tematik Bakohumas di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Kamis 27 Juli lalu.
Baca Juga:
Menurutnya, penggunaan dana desa tersebut harus tepat sasaran. Apalagi, dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pada 2017 ini dialokasikan sebesar Rp 60 triliun. “Karena ini berjalan baru dua tahun tentu pelaksanaan otonomi di tingkat desa ini memerlukan persiapan pembinaan secara benar. Dikarenakan berbagai kapasitas sumber daya manusia di desa termasuk pengelola desa juga perlu ditingkatkan,” katanya.
Diungkapkan pula oleh Rosari Tyas, saat ini Satgas Dana Desa sudah terbentuk dan sudah diresmikan. Ia berharap mudah-mudahan dengan satgas ini sangat efektif dalam rangka untuk pengawalan juga. “Di sisi lain, semua keberhasilan dana desa secara efektf dalam penanggulangan kemiskinan menjadi bagian tanggung jawab bersama-sama antar seluruh kementerian lain dan seluruh kelembagaan. Termasuk peran pemerintah daerah dari pemda provinsi, pemda kabupaten, sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” tuturnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henri Subiakto mengharapkan anggota Badan Koordinasi Humas Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan mengawal program dana desa. “Anggota Bakohumas dapat mensosialisasikan dan mengawal program dana desa ini supaya bisa bermanfaat dengan baik untuk kemakmuran masyarakat desa,” katanya. (*)
Baca Juga:
