Anggota DPRD Kota Bekasi Meninggal di Sela Rapimnas Hanura  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membuka Rapimnas I Hanura di Hotel The Stones, Kuta, Bali, 4 Agustus 2017. Salah satu agenda Rapimnas adalah dukungan  pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. Tempo/Amirullah

    Presiden Jokowi membuka Rapimnas I Hanura di Hotel The Stones, Kuta, Bali, 4 Agustus 2017. Salah satu agenda Rapimnas adalah dukungan pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. Tempo/Amirullah

    TEMPO.CO, Denpasar - Seorang kader Partai Hanura yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi meninggal di sebuah rumah makan di Kuta, Bali, kemarin malam. Pria bernama Thamrin Usman, 65 tahun, itu adalah anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Hanura yang sedang mengikuti agenda Rapat Pimpinan Nasional Hanura di The Stones Hotel, Kuta.
     
    Juru bicara Rapimnas, Hanura Arief Suditomo, membenarkan informasi tersebut. "Beliau penyakit jantung," kata dia di sela Rapimnas Hanura, Sabtu, 5 Agustus 2017.
     
    Saat kejadian Jumat sore, sekitar pukul 15.00 wita, almarhum sedang makan bersama istrinya di sebuah rumah makan. Mendadak, almarhum terduduk dan coba ditolong oleh warga setempat dan pegawai rumah makan. Namun nyawanya tak bisa diselamatkan sebelum sempat dibawa ke rumah sakit.
     
    Menurut Arief, saat ini jenazah sudah dipulangkan ke tempat tinggalnya. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani sudah bertemu istri almarhum di RS Sanglah untuk mengucapkan belasungkawa. "Kami turut berdukacita," ujarnya.
     
    Thamrin Usman sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi.
     
    Rapimnas ini sendiri diikuti oleh 1.092 kader Hanura dari 34 provinsi. Agenda ini digelar sebagai wadah konsolidasi seluruh perangkat partai dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden serta legislatif 2019.
     
    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.