Jusuf Kalla Dukung Viktor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wapres Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum  Nasional Demokrat Surya Paloh (kanan) saat bertemu pada open house di kediaman JK, Jakarta, Minggu (12/9). (ANTARA/Saptono)

    Mantan Wapres Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh (kanan) saat bertemu pada open house di kediaman JK, Jakarta, Minggu (12/9). (ANTARA/Saptono)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan langkah partai-partai politik yang melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Viktor Laiskodat ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI sudah tepat. Menurut dia, hal ini lebih baik ketimbang terjadi konflik antarpartai. 
     
    Menurut Kalla, biarkan nantinya proses hukum yang menentukan.

    "Saya kira itu jalan yang benar bahwa kalau ada apa-apa kita proses hukum saja," katanya di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Agustus 2017.
     
    Ia menyatakan, belum melihat video pidato Viktor yang menuding empat partai (Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional) intoleran dan pendukung ideologi khilafah. Sebabnya Kalla tidak mau berkomentar banyak soal materi video itu. "Saya cuma lihat judulnya saja," ucapnya.
     
    Sebelumnya, video pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur menjadi viral di media sosial. Ia mengatakan ada kelompok ekstremis yang hendak mengubah konsep pemerintahan di Indonesia menjadi khilafah. Kelompok ini mendapat dukungan dari beberapa partai-partai yang ada di DPR.
     
    Ucapannya itu mendapat reaksi keras dari partai yang disebut. Perwakilan Partai Gerindra dan PAN melaporkan Viktor ke Bareskrim, kemarin.
     
    Sedangkan Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate menjelaskan, Viktor berbicara seperti itu dalam rangka menyampaikan kondisi politik terkini kepada masyarakat.

    Menurut dia, partai-partai tersebut menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat yang diterbitkan pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang menganut ideologi selain Pancasila.
     
    "Kalau menolak perpu tersebut berarti yang di-omongin Viktor benar dong," kata Johnny saat dihubungi Tempo
     
    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.