Suap PUPR, KPK Perpanjang Penahanan Anggota DPR Yudi Widiana

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Terjerat Kasus Suap, KPK Resmi Tahan Anggota DPR Yudi Widiana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia dalam kasus proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau suap PUPR. Masa penahanan anggota DPR itu diperpanjang hingga 40 hari ke depan.
 
"Diperpanjang mulai 8 Agustus hingga 16 September 2017," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Indriati Iskak melalui pesan singkat, Jumat, 4 Agustus 2017.
 
Yudi Widiana Adia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Yudi diduga menerima suap Rp 4 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Baca : Ada Kode Pak Y dan Bapak Kita dalam Suap Proyek PUPR
 
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Februari 2017, Yudi baru ditahan pada 19 Juli 2017. Saat masa penahanannya yang pertama, Yudi mengatakan senang karena bakal segera diadili.
 
Yudi mengatakan dirinya menjadi korban pencatutan nama dalam kasus ini. Mengenai siapa yang mencatut dirinya, Yudi meminta untuk melihat nanti dipersidangan.
 
Sebelum mentersangkakan Yudi, KPK lebih dulu menetapkan anggota Komisi V DPR, Musa Zainudin sebagai tersangka. KPK menduga Musa menerima uang Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 12-a atau 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 
Saat ini KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam perkara yang diusut sejak 2016 ini. Tersangka yang pertama kali diciduk adalah anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti beserta dua asistennya, yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy Ariyati Edwin, Abdul Khoir.
 
KPK kemudian menetapkan empat tersangka lain, yaitu anggota Komisi V, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku Amran HI Mustary, dan Aseng.
 
Terakhir, KPK menetapkan Musa dan Yudi sebagai tersangka. Juru bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan ada kemungkinan jumlah tersangka dalam kasus suap PUPR ini terus bertambah.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

14 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

21 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.