Bupati OKU Timur Diminta Hentikan Konflik Lahan di Mulya Jaya  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Ilustrasi penggusuran. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Palembang - Aktivis hak asasi manusia Sumatera Selatan, Anwar Sadat, meminta pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur segera menyelesaikan konflik lahan antara warga Desa Mulya Jaya dan anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, PT Laju Perdana Indah.

Menurut Anwar, persoalan lahan itu terjadi karena penerbitan sertifikat hak guna usaha (HGU) yang serampangan kepada perusahaan oleh pemerintah daerah. “Penerbitan HGU selalu tidak melihat adanya hak rakyat di atasnya (lahan). Pola ini acap terjadi. Ini akibat mafia perizinan yang bermain dalam urusan tersebut,” ujarnya, Kamis, 3 Agustus 2017.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten OKU Timur bertanggung jawab sekaligus memberikan jaminan supaya masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah. “Ini tentang keadilan agraria di mana rakyat menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan mereka,” ucapnya. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten OKU Timur segera membentuk tim ad hock yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat pendamping dan perwakilan masyarakat.

Rabu lalu, puluhan warga Desa Mulya Jaya menemui PT Laju untuk meminta perusahaan menghentikan penggusuran terhadap sekitar 200 rumah dan 600 hektare ladang yang ditempati warga. Juru bicara warga, Sentosa, mengatakan warga telah menempati lahan itu sejak 1978. Hal itu dibuktikan dengan surat pancung alas. Sedangkan PT Laju baru memiliki HGU pada 2002.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Karena itu, pada Rabu, 26 Juli lalu, Komnas HAM berkirim surat ke Bupati OKU Timur dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menghentikan penggusuran rumah dan lahan di Mulya Jaya hingga ditemukan solusi terbaik bagi warga.

Bupati OKU Timur H.M. Kholid M.D. mengklaim sengketa lahan antara warga Mulya Jaya dan PT Laju sudah menemukan titik terang. Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan tim terpadu dan PT Laju untuk menyelesaikan persoalan itu. Hasil pertemuan itu menghasilkan poin-poin kesepakatan mulai pemberian uang kerahiman Rp 10 juta untuk 54 keluarga beserta jaminan kerja di PT Laju dengan mengikuti ketentuan dan aturan perusahaan. “Sebanyak 54 keluarga warga Linang Mulya Jaya itu juga mendapatkan 1 hektare pekarangan dari perusahaan,” ucapnya kepada Tempo.

Namun kesepakatan itu mendapat penolakan dari warga karena pertemuan tersebut tidak melibatkan warga. Selain itu, kompensasi yang diberikan perusahaan juga dianggap terlalu kecil.

Land Survey dan Land Acquisition Manager PT Laju Teguh Hindarwan berkukuh perusahaannya lebih berhak atas lahan tersebut. Dasarnya adalah Sertifikat HGU Nomor 3 Tahun 2002 atas nama PT Laju seluas 21.502 hektare. Menurut dia, PT Laju sudah beberapa kali meminta warga secara suka rela meninggalkan lahan tersebut. “Pada tahap awal, kami membuat kanal. Supaya lancar, kami selalu bermediasi dengan warga dan akan memberi uang kerahiman,” katanya.
 
AHMAD SUPARDI






Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

4 Agustus 2022

Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Pergub DKI 207/2016.


Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

30 Juni 2022

Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

Wakil Wali Kota Tangerang akan memanggil pemilik tanah dan dinas terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah SD Negeri Pamulang Timur 01.


Sengketa Tanah, Jalan Akses SD Negeri Pamulang Timur 1 Tangsel di Tutup Ahli Waris

30 Juni 2022

Sengketa Tanah, Jalan Akses SD Negeri Pamulang Timur 1 Tangsel di Tutup Ahli Waris

Ahli waris Satiri menutup akses jalan masuk ke SD Negeri Pamulang Timur 01 Tangsel menggunakan batu dan pasir yang disemen setinggi 50 sentimeter.


Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

29 Juni 2022

Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

Kepala BPN Hadi Tjahjanto meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan dipercepat.


Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

26 Juni 2022

Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

Presiden Jokowi meredistribusikan tanah pada warga Kabupaten Bogor. Belakangan SHM milik warga disebut palsu


Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

22 Juni 2022

Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

Bupati Bogor, pengembang perumahan, hingga BPN dan notaris juga turut digugat dalam kasus dugaan mafia tanah di Clieungsi itu.


3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

16 Juni 2022

3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

Sengketa tanah sering terjadi dimana lahan tersebut dipermasalahkan oleh dua pihak.


Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

15 Juni 2022

Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

Presiden Jokowi mengungkap alasannya menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mantan Panglima TNI itu sudah paham teritorial.


Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

2 Juni 2022

Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

Pembentukan tim penilai vonis-vonis pengadilan itu juga untuk mencermati dugaan keterlibatan mafia tanah.


Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

20 Maret 2022

Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

Komisi Hukum DPR RI mengusulkan pembuatan pansus mafia tanah untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga PT Sentul City dan warga Bojong Koneng