Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Teten Masduki Minta Warga Ikut Awasi Penyaluran Dana Desa  

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki memberikan keterangan soal protes nelayan terhadap kebijakan penggunaan cantrang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ISTMAN MP
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki memberikan keterangan soal protes nelayan terhadap kebijakan penggunaan cantrang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ISTMAN MP
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pemerintah berencana melibatkan masyarakat desa untuk ikut mengawasi penyaluran dana desa. Hal itu untuk menanggapi adanya operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur.

"Melibatkan partisipasi warga dalam perencanaan penggunaan dana desa," ujar Teten saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 4 Agustus 2017.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemerintah mengevaluasi kembali penyaluran dan perencanaan dana kerja. Sebab, menurut dia, masih banyak celah pada tahapan-tahapan penyelenggaraan dana desa. Hal itu terbukti pada kasus di Pamekasan, di mana Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra, Inspektur Kabupaten Sutjipto Utomo, serta Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi tertangkap tangan hendak menutupi kasus korupsi dana desa.

Salah satu langkah yang menurut KPK bisa dilakukan adalah memperketat sisi pengawasan. Misalnya dengan melibatkan partisipasi publik. Hal itu mengacu pada banyaknya laporan masyarakat ke KPK perihal dugaan penyalahgunaan dana desa, nyaris 400 laporan.

Teten berkata, pelibatan publik bukan rencana baru. Dalam berbagai kesempatan, kata dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengingatkan agar manajemen pengelolaan dana desa dibuat semakin transparan dengan melibatkan warga desa dan partisipasi publik. Dengan begitu, penyelewengan bisa dicegah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga desa sendiri, menurut Teten, sebenarnya juga mampu ikut mengawasi. Sebab, untuk hal-hal sederhana, seperti pembangunan masjid di desa, warga desa sudah kerap dilibatkan sehingga transisi ke pengawasan dana desa seharusnya tak sulit. "Menurut saya, itu yang dianjurkan Presiden," ujarnya.

Ditanyai apakah perlu ada evaluasi di sisi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4), juga perihal pengawasan dana desa, Teten menyampaikan fungsi TP4 lebih ke arah memperlancar proses pengadaan barang, jasa, dan proyek infrastruktur. Fungsi mereka lebih ke percepatan. "Tapi juga jangan sampai diganggu-lah, tolong betul dijalankan arahan Presiden," ujar Teten Masduki.

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KemenKopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

1 hari lalu

KemenKopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan startup di empat sektor unggulan, yakni agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan, dan teknologi.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

3 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


Teten Masduki Bidik Kerja Sama Penguatan Produksi Pangan dan KUKM di Vietnam

6 hari lalu

Teten Masduki Bidik Kerja Sama Penguatan Produksi Pangan dan KUKM di Vietnam

Indonesia tengah berfokus mengembangkan beberapa inisiatif hilirisasi, baik produk pertanian, perikanan, peternakan, hingga perkebunan berbasis koperasi.


Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

9 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin minyak makan merah atau M3 bakal laku di pasaran sebagai alternatif minyak kelapa sawit.


Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten

13 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten

Presiden Jokowi mengatakan, minyak makan merah akan menjadi tren dalam urusan goreng-menggoreng, Kementerian Koperasi bangun banyak pabriknya.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

19 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Menteri Teten Tuding TikTok Belum Ikuti Aturan, GoTo: Check Out Sudah Lewat Tokopedia

20 hari lalu

Ilustrasi TikTok Shop. Google Play
Menteri Teten Tuding TikTok Belum Ikuti Aturan, GoTo: Check Out Sudah Lewat Tokopedia

Teten Masduki menuding TikTok masih melakukan jual beli melalui platform media sosialnya, namun GoTo menyatakan check out transaksi lewat Tokopedia


Siap Garap Proyek Furnitur dan Interior IKN, Asmindo Sebut Nilai Kontrak Bisa Rp 100 Triliun

29 hari lalu

Desain Rumah Susun PNS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Siap Garap Proyek Furnitur dan Interior IKN, Asmindo Sebut Nilai Kontrak Bisa Rp 100 Triliun

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) siap menggarap proyek furnitur dan interior Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

30 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.


Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

49 hari lalu

'Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.