TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk aksi penembakan empat warga sipil di Deiyai, Papua, pada Selasa, 1 Agustus 2017. Presiden Joko Widodo diminta turun tangan mengatasi konflik di Papua.
"Komnas HAM sungguh-sungguh mengutuk keras peristiwa penembakan itu. Komnas HAM wajib hukumnya turun ke lapangan untuk memantau kasus tersebut.," kata komisioner Komnas HAM Manager Nasution dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Agustus 2017.
Baca: 4 Warga Deiyai Tertembak saat Serang Kamp Pembangunan Jembatan
Menurut Humas Polda Papua, konflik itu bermula ketika warga menyerang kamp pembangunan jembatan di sekitar Kali Oneiba, Distrik Tigi Selatan, Papua. Polisi yang berjaga kemudian mengeluarkan tembakan peringatan yang justru mengenai warga.
Manager meminta agar kasus tersebut diusut dengan profesional dan independen oleh pihak kepolisian. "Siapa pun pelakunya, apa pun motifnya, dan siapa pun aktor intelektualnya harus dimintai pertanggungjawaban," kata dia.
Simak: Prajurit Kamandanu dan Matroji Ditembak, Kena Pantat dan Lutut
Presiden Joko Widodo juga diminta agar lebih serius memperhatikan konflik yang masih berkecamuk di Papua. Pengambilan inisiatif dan memimpin penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan di Tanah Papua bisa menjadi langkah kongkret.
Penyelesaian kasus, kata Manager, seharusnya dilakukan secara dialogis, damai, menyeluruh dan bermartabat. "Masalah-masalah Papua sudah mendekati maghrib. Sejarah NKRI di Tanah Papua menuntut bukti. Semoga masih ada waktu," kata dia.
EGI ADYATAMA