Anggota Wantimpres Malik Fadjar Bicara Dana Haji ke Infrastruktur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jamaah calon haji kloter pertama embarkasi Surabaya bersiap naik pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    Jamaah calon haji kloter pertama embarkasi Surabaya bersiap naik pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.COBojonegoro - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Abdul Malik Fadjar, mengatakan persoalan dana haji untuk investasi infrastruktur harus dibicarakan. Sebab, investasi tentu ada kaitannya dengan bunga bank, dan hal semacam itu masih pro-kontra.

    ”Harus hati-hati,” ujarnya kepada Tempo di Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, Kamis, 3 Agustus 2017.

    Mantan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan ini menyebutkan bahwa perlu diluruskan bahwa dana haji itu bukan dipinjam, tapi diinvestasikan untuk infrastruktur. 

    Baca: MUI Dukung Menteri Agama Soal Dana Haji untuk Infrastruktur

    Salah satunya untuk pembangunan jalan tol. Namun tentunya untuk investasi ke hal-hal yang produktif tapi selektif, selamat, dan juga berprinsip syariah. 

    Namun, Malik Fadjar melanjutkan, investasi dana haji ke infrastruktur ini bentuknya masih berupa wacana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu. Karena masih berupa wacana, tentu saja masih bisa didiskusikan. “Baru wacana,” ujar Malik Fadjar dalam sebuah kunjungan kerja di beberapa lokasi di Kabupaten Bojonegoro.

    Malik Fadjar menyebutkan pihak Wantimpres telah mengundang Kementerian Agama untuk menjelaskan wacana ini. 

    Simak pula: Pesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat

    Dalam penjelasannya, dana haji yang sekarang ini tersimpan sekitar Rp 93 triliun lebih dikelola oleh sembilan bank syariah. Konsepnya tidak ada yang namanya bunga bank dan diharapkan terjamin seperti bunga bank. Sebab, soal bunga bank itu masih pro-kontra. ”Saya ulangi, masih ada perdebatan,” Malik Fadjar menegaskan.

    Karena itu, dia melanjutkan, sekarang tengah ditunggu terbentuknya lembaga bernama Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang telah dilantik Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2017. ”Kita tentu menunggu tim ini bekerja,” ucapnya.

    SUJATMIKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.