Korupsi Al Quran, Fahd El Fouz Seret Wakil Ketua Banggar DPR

Reporter

Ketua AMPG Fahd El Fouz bin A Rafiq (kanan), sebelum menjalani pemeriksaan yang berakhir dengan penahanan oleh KPK, di Jakarta, 28 April 2017. Penahanan ini diprotes sejumlah kerabat yang mendampingi pemeriksaan. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mengatakan bahwa keterlibatannya dalam korupsi pengadaan Kitab Suci Al Quran di Kementerian Agama adalah karena disuruh oleh anggota Komisi VIII. Selain Zulkarnaen Djabar yang telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus yang sama, Fahd juga menyebut nama Said Abdullah, kini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.
 
Keterangan itu disampaikan Fahd El Fouz di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 3 Agustus 2017. Semula, Fahd ingin membuktikan bahwa perbuatannya bukan atas inisiatifnya sendiri, dengan bertanya kepada mantan Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Syamsudin, yang menjadi saksi bagi Fahd.

Baca juga:

Fahd El Fouz Enggan Jadi Tersangka Terakhir Korupsi Al Quran

"Pak Syamsudin tau saya disuruh Pak Zulkarnaen Djabar?" kata Fahd bertanya kepada Syamsudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2017. Syamsudin menjawab, "Iya."
 
Selanjutnya Fahd bertanya apakah Syamsudin tahu ada politikus PDIP bernama Said yang ikut menyuruhnya. Terkait pertanyaan itu, Syamsudin menjawab hanya tahu Zulkarnaen.
 
Fahd kemudian mengingatkan Syamsudin soal sadapan rekaman telepon yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekaman itu, pernah diperdengarkan kepada Fahd saat dalam proses penyidikan.

Baca pula:

Sidang Korupsi Al Quran, Fahd Sebut Semua Partai Terima Duit

Fahd menjelaskan sadapan itu memperdengarkan pembicaraan telepon antara Zulkarnaen dengan dia. Percakapan itu membahas proyek penggandaan Al Quran 2011-2012 di Kementerian Agama dan lab komputer Madrasah Tsanawiyah. Di tengah pembicaraan, kata Fahd, telepon diberikan kepada Said.
 
"isi percakapannya saya sudah telepon Pak Syamsudin bahwa itu sudah kita beritahu, itu kerjaan Pak Zul dan Pak Said. apakah betul? Kalau tidak ingat saya lanjutkan lagi, Bapak bilang itu proyek Komisi VIII. berarti diputuskan kolektif dalam rapat. Saya sependapat kalau yang tahun 2011 kita nyolong," kata Fahd.
 
Syamsudin membenarkan percakapan tersebut. Namun ia meralat keterangannya soal bahwa proyek tersebut milik Komisi VIII. "Istilah saya itu claim. Itu punya Kementerian Agama," katanya. 
 
Menurut Fahd, Said juga ikut ambil bagian dalam perkara ini. Mantan anggota Komisi VIII itu juga turut menerima uang. Selain itu, ada Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, politikus Demokrat Nurul Iman, serta Abdul Kadir Karding dari PKB yang juga kecipratan. "Masing-masing anggota berapa diserahkan ke kapoksinya masing-masing," ujar Fahd.
 
Fahd El Fouz didakwa bersama-sama anggota Banggar DPR Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra menerima suap sebesar Rp 14,38 miliar. Uang suap itu diberikan agar ketiganya mengatur pemenang tender proyek pengadaan laboratorium komputer dan penggandaan Al Quran. Dari total itu, uang yang diterima Fahd adalah sebesar Rp 3,4 miliar.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

4 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

6 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

14 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

14 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

23 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

1 hari lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.