Gerindra Beri Sanksi Arief Poyuono Terkait Samakan PDIP dengan PKI

Reporter

Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra tengah menyiapkan sanksi bagi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bidang buruh Arief Poyuono. Sanksi ini  terkait pernyataan Arief yang menyerang PDI Perjuangan dan menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, apa yang disampaikan Arief Poyouno adalah pernyataan pribadi dan tidak mewakili Gerindra secara organisasi. Pernyataan Arief sendiri dianggap sudah melewati garis batas dan Gerindra, tidak memiliki pandangan sikap seperti Arief.

BACA:
Kata Puan Maharani Soal Waketum Gerindra yang Samakan PDIP ...

Menurut Fadli Zon, Gerindra dan partai-partai lain merupakan mitra dalam berdemokrasi. Pernyataan Arief dinilai sudah melewati garis batas dan Gerindra, kata Fadli, tidak memiliki pandangan sikap seperti Arief.

" Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik" Kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Agustus 2017.  

Bahkan meski berkompetisi secara elektoral, Gerindra menganggap PDI-P—juga partai-partai lainnya—sebagai mitra dalam berdemokrasi. "Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu" begitu Fadli Zon menambahkan.

Baca: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum

Kasus ini, menurut Fadli Zon, sudah dibahas bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo, kata Fadli Zon, bahkan meminta masalah ini diklarifikasi. Partai sendiri menyayangkan pernyataan Arief Poyuono dan akan memberikan teguran, juga sanksi.

" Kami juga sangat menyayangkan pernyataan Saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya.” kata Fadli Zon.

Namun Fadli Zon tak merinci, sanksi atau pertanggungjawaban apa yang dimintakan Partai terhadap Arief Poyuono.

BACA: Samakan PDIP dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda

Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, Arief mengomentari perihal PDI-P yang kerap dikaitkan dengan PKI. Hal itu, dia anggap perlu menjadi koreksi bagi PDI-P.

Arief kemudian menyinggung pernyataan PDI-P yang mengkritik pernyataan Prabowo soal presidential threshold di Undang-Undang Pemilu.

"Keberadaan PKI sendiri sudah selesai. Karena itu jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon politik dan nipu rakyat dikira ambisi jadi Presiden. Kok Hasto (Kristiyanto) sebagai Sekjen Partai anti kritik sih," ujar Arief.


"Nah biasanya sifat PKI itu anti kritik dan melanggar konstitusi. Makanya wajar sehingga PDI-P sering disamakan dengan PKI," sambungnya.

Atas pernyataannya tersebut, Arief dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM).

WDA






Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

4 hari lalu

Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

Fadli Zon mengatakan masih terlalu dini melihat survei Pemilu 2024 setelah Prabowo Subianto kalah dari Anies Baswedan dalam survei yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC).


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

4 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Akun Bjorka Retas Sejumlah Instansi Pemerintah, Fadli Zon: Proteksi Keamanan Siber Lemah

14 hari lalu

Akun Bjorka Retas Sejumlah Instansi Pemerintah, Fadli Zon: Proteksi Keamanan Siber Lemah

Fadli Zon menilai bobolnya data pemerintah oleh Bjorka mempermalukan institusi negara maupun orang penting di dalamnya.


Stafsus Sri Mulyani Bantah Tudingan Fadli Zon soal Narasi Sesat BBM Naik

17 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani Bantah Tudingan Fadli Zon soal Narasi Sesat BBM Naik

Fadli Zon menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM.


Fadli Zon Sebut Pemerintah Sebar Narasi Sesat untuk Benarkan Kenaikan Harga BBM

18 hari lalu

Fadli Zon Sebut Pemerintah Sebar Narasi Sesat untuk Benarkan Kenaikan Harga BBM

Menurut Fadli Zon, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan.


Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia Hadir di JIExpo Kemayoran

52 hari lalu

Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia Hadir di JIExpo Kemayoran

Terdapat 61 negara yang berpartisipasi dalam acara ini dengan jumlah peserta lebih dari 500 dari berbagai negara


Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris di Aceh, Begini Sejarah Terbentuknya Satuan Antiteror Itu

24 Juli 2022

Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris di Aceh, Begini Sejarah Terbentuknya Satuan Antiteror Itu

Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap 13 tersangka teroris di wilayah Aceh pada 22 Juli 2022. Begini kisah terbentuknya Densus 88 Antiteror itu.


Sambangi Riza Patria di Balai Kota, Fadli Zon Minta M Taufik Ambil Keputusan Bijak

5 Juli 2022

Sambangi Riza Patria di Balai Kota, Fadli Zon Minta M Taufik Ambil Keputusan Bijak

Politikus Gerindra Fadli Zon mendatangi Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota. Ia meminta M Taufik bisa mengambil keputusan yang bijak.


Kritik Rencana Polri Bentuk Satgas Buat Cegah Politik Identitas, Fadli Zon: Berlebihan

29 Juni 2022

Kritik Rencana Polri Bentuk Satgas Buat Cegah Politik Identitas, Fadli Zon: Berlebihan

Fadli Zon mengatakan rencana Polri membentuk satgas untuk mencegah politik identitas berlebihan. Sejak kapan politik identitas adalah kejahatan?


Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

26 Juni 2022

Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan kebijakan pangan nasional ke depannya selayaknya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran.