Bupati Pamekasan Ditangkap KPK, Wakil Bupati Gelar Rapat Tertutup

Reporter

Kantor Bupati Pamekasan. google.com

TEMPO.COPamekasan - Sehari setelah Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap dana desa, aktivitas di kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan berjalan normal, Kamis, 3 Agustus 2017.

Semua pejabat struktural dan camat di Pamekasan melakukan rapat di ruang Wahana Bina Praja, yang berada di lantai dua kantor. Rapat dipimpin Wakil Bupati Pamekasan Halil Asyari. Berdasarkan pantauan di lapangan, rapat tersebut berlangsung tertutup. Wartawan tidak diperkenankan masuk. 

Baca: OTT KPK di Pamekasan, Bupati dan Kepala Kejaksaan Jadi Tersangka

Bupati Pamekasan diciduk KPK ketika sedang melakukan rapat di pendapa kabupaten. “Ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, kemarin, 2 Agustus 2017. 

KPK menduga suap itu berkaitan dengan proyek pengadaan yang menggunakan dana desa dengan nilai proyek Rp 100 juta per kegiatan yang dilakukan Agus. Namun Laode belum mau membeberkan berapa proyek yang diduga bermasalah itu. Yang jelas, pada 2017, setiap desa di Pamekasan mendapat dana Rp 720 juta per tahun.

Meski Bupati Pemekasan sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK tidak menyegel ruang kerjanya. Dari pantauan di lokasi, tidak ada tali plastik warna merah hitam sebagai tanda disegel seperti yang dilakukan KPK di ruang kepala Inspektorat dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. 

Simak pula: Sebelum Kena OTT KPK, Bupati Pamekasan Sempat Bagi-bagi Hadiah

Berbeda dengan kondisi kantor yang biasanya menjadi tempat Bupati Pamekasan bekerja, di rumah dinasnya, Pendopo Ronggosukowati, yang berada di seberang kantor Pemkab Pamekasan, tampak sepi.
 
Di rumah dinas Bupati Pamekasan, hanya ada seorang pekerja kebun sedang merapikan pohon cemara di halaman bagian depan. Ada juga beberapa ibu PKK yang berkumpul di sebuah ruangan di bagian belakang pendopo.
 
MUSTHOFA BISRI








KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

14 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

21 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

22 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif