Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

14 Nama Calon Anggota Komnas HAM IKuti Uji Kelayakan di DPR

image-gnews
Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie bersiap memberikan keterangan pers di Gedung Komnas HAM di Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Widodo S Jusuf
Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie bersiap memberikan keterangan pers di Gedung Komnas HAM di Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Widodo S Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi calon anggota Komisi Nasional untuk HAM (Komnas HAM) periode 2017-2022 menyisakan 14 nama yang akan disodorkan pada DPR RI. Nama-nama tersebut diambil dari hampir 100 peserta yang telah menjalani lima tahapan tes Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komnas HAM. 
 
"Komisi Hukum DPR yang nanti akan memproses. Secara umum kami anggap ini paling baik, yang dianggap bisa memperbaiki citra dan kinerja lembaga ini untuk lima tahun ke depan," ujar Ketua Pansel Calon Komisoner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie saat mengumumkan 14 nama tersebut di Gedung Komnas HAM,  Menteng, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Baca juga:

Jimly: Komnas HAM dan KPK Harus Diperkuat, Bukan Dibubarkan  

Para calon, kata dia, telah menjalani tahapan seleksi, mulai dari administrasi, seleksi pengetahuan, pemeriksaan riwayat hidup, hingga wawancara langsung. Jumlah total peserta yang dikerucutkan menjadi 28 orang, kemudian menjalani tes psikologi pada 17 Juli lalu, dan pemeriksaan kesehatan fisik pada 18-19 Juli. 
 
Jimly mengklaim mendapat banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat, terkait seleksi tersebut. "Kami (pansel) membuka diri, sehingga partisipasi masyarakat tinggi sekali."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca pula:

Komnas HAM Minta KPK Segera Menahan Tersangka Korupsi E-KTP

Pansel Komisioner Komnas HAM pun menyerahkan sepenuhnya ketentuan terkait jumlah calon yang akan menjadi komisioner, pada Komisi Hukum DPR. 
 
"Mereka bisa menentukan pilihan apakah mau memilih lima, tujuh, atau sembilan, terserah mereka yang penting kami setor dua kali jumlah yang diperlukan," ujar Jimly. 
 
Mewakili Pansel, Jimly berharap para komisioner terpilih nantinya bisa bekerjasama menyelesaikan tugas Komnas HAM yang ada, termasuk mencegah terulangnya kegaduhan internal. 
 
"Secara internal orang-orang ini kami harapkan punya kemampuan kerja sama tak hanya antar komisi tapi juga staf karena harus perbaiki keadaan runyam di Komnas HAM," kata dia. 
 
Sebanyak 14 calon Komisioner Komnas HAM berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari pegiat lembaga swadaya, akademisi, hingga advokat. Ada juga dua petahana yang dipercaya kembali memimpin Komnas HAM, yakni Roichatul Aswidah dan Sandrayati Moniaga. 
 
Beberapa calon juga berasal dari lembaga sejenis Komnas HAM, seperti Arimbi Heroepoetri yang sempat menjabat Komisioner Komnas Perempuan. Tak ketinggalan, mantan Duta Besar RI di Bulgaria, Bunyan Saptomo juga diloloskan pansel untuk mengikuti uji kelayakan di Komisi Hukum. 
 
Berikut adalah ke-14 nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022: 
 
1. Ahmad Taufan Damanik
2. Amiruddin
3. Antonio Pradjasto
4. Arimbi Heroepoetri
5. Beka Ulung Hapsara
6. Bunyan Saptomo
7. Hairansyah
8. Judhariksawan
9. Mohammad Choirul Anam
10. Munafrizal Manan
11. Roichatul Aswidah 
12. Sandrayati Moniaga
13. Sondang Friskha Simanjuntak
14. Sri Lestari Wahyuningroem
 
YOHANES PASKALIS PAE DALE
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

5 jam lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

1 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

1 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

3 hari lalu

Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awolmabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak Bomanak bukan pimpinan OPM. Foto: TPNPB-OPM
Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

3 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

4 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

Gerindra menilai komunikasi yang baik antara Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani di DPR dapat mempercepat rekonsiliasi kedua partai.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

8 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

8 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, ketika ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024. TEMPO/Defara
Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

Partai NasDem sejak awal siap mendukung diajukannya hak angket. Namun, NasDem menilai kunci pengajuan hak angket ada di fraksi PDIP.


DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

8 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Puan sempat mengatakan,
DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

PKB menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat pengajuan hak angket DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.