INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali dinobatkan sebagai Gubernur Inovatif dalam ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 oleh Koran Sindo.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Muhamad Solihin mewakili Ahmad Heryawan menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa malam, 1 Agustus 2017.
Baca Juga:
Aher, sapaan Gubernur, sudah empat kali meraih predikat Gubernur Inovatif. Pada ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 ini, ia meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif 2017 untuk kategori Ekonomi dan Investasi.
Koran Sindo menilai Aher telah sukses membawa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,67 persen atau meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 5,03 persen. Angka itu teratas di Pulau Jawa, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,02 persen.
Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan inovasi merupakan hal yang penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dia berharap dengan berinovasi, Kepala Daerah akan mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat . “Kemendagri mendorong inovasi-inovasi yang dibangun dan harus dipublikasikan. Sebagus apa pun program kepala daerah, tanpa disosialisasikan, tanpa dibantu media-media nasional dan daerah, tidak akan ada artinya karena tidak diketahui oleh masyarakat ,” ujarnya.
Baca Juga:
Sejumlah bupati/walikota di Jawa Barat juga mendapat penghargaan antara lain bupati Bekasi (Kategori Infrastruktur dan Pembangunan), walikota Bandung (lingkungan hidup), dan walikota Depok (lingkungan hidup).
Ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif digelar sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui berbagai inovasi.
Penganugerahan diberikan kepada 27 kepala daerah, yang terdiri dari 5 Gubernur, 9 Walikota, dan 13 Bupati. Ada 6 kategori yang diberikan, yaitu Pelayanan Masyarakat, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pembangunan, Ekonomi dan Investasi, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Pemerintahan. (*)