Pemprov Jawa Barat Minta 51 Persen Saham BIJB

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemprov Jawa Barat Minta 51 Persen Saham BIJB

    Pemprov Jawa Barat Minta 51 Persen Saham BIJB

    INFO NASIONAL - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat  menguasai  mayoritas atau 51 persen saham Bandar Udara (Bandara) Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka dan sisanya, 49 persen dimiliki Angakasa Pura (AP) II.

    Ditemui setelah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa sore ,1 Agustus 2017, Deddy mengatakan pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II. Sebab, selain dana Pemprov Jawa Barat dan AP II, sindikasi bank syariah serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa menyertakan modalnya. “Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan 51 (persen) Pemprov dan 49 (persen) AP II,’’ kata Demiz, sapaan akrab Deddy.

    Demi menguasai saham 51 persen, Pemprov Jawa Barat akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal. Dengan begitu, Pemprov akan tetap menguasai saham mayoritas, namun dengan pola kerja sama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak lain.

    Angkasa Pura II bisa menjadi partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan demikian, dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar.

    Sedangkan Menteri Luhut mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan BIJB. “Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov Jawa Barat dan AP II), Bandara Kertajati akan dapat liaison,” katanya.

    Menteri Budi menjelaskan, BIJB bisa menjadi percontohan kerja sama proyek bandara antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity serta kegiatan.

     “Kertajati ini contoh model, yakni antara pusat dan daerah bekerja sama membangun bandara di daerah. Pemda itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project. Banyak bandara-bandara lain, terutama bandara besar, itu dananya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semuanya,” ucap Budi. (*)


     

     

    Lihat Juga