Komisi Yudisial Akan Pantau Sidang Praperadilan Kasus BLBI

Reporter

Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, mengatakan pihaknya akan menurunkan tim pemantau sidang putusan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, 2 Agustus 2017. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah menetapkannya sebagai tersangka pada kasus BLBI.
 
Farid menjelaskan, pemantauan ini sebagai bentuk pengawasan KY untuk memastikan persidangan berjalan sebagaimana mestinya. “Sehubungan dengan itu, KY akan berfokus pada etika hakim dalam prosesi persidangan ini, baik perilaku di dalam sidang maupun perilaku di luar sidang,” katanya lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Agustus 2017.

Baca: KPK: Praperadilan Syafrudin Tumenggung Tak Ganggu Pengusutan BLBI
 
Terkait dengan hasil persidangan nantinya, Komisi Yudisial meminta semua pihak menghormati profesi dan putusan hakim dengan menjaga independensi dan imparsialitasnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebelumnya menyampaikan harapannya agar KY hadir dalam sidang praperadilan kasus BLBI untuk memantau jalannya persidangan demi menjaga marwah peradilan. "Jadi bukan berangkat dari kecurigaan-kecurigaan. Tapi untuk menjaga marwah peradilan tersebut," kata Febri di kantornya, Selasa. 

Ia pun memastikan KPK akan memantau sidang praperadilan kasus BLBI, sekaligus merekam jalannya sidang untuk dijadikan bahan pembelajaran. Febri berharap majelis hakim memberikan putusan yang bisa memperkuat pengusutan perkara BLBI oleh KPK.
 
Dalam perkara BLBI, Syafruddin dituding mengabaikan rekomendasi timnya di Badan Penyehatan Perbankan Nasional agar menyeret pemilik PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, ke pengadilan. Syafruddin diduga memaksakan penerbitan keterangan lunas untuk Sjamsul meski piutang negara masih tersisa Rp 3,7 triliun. 
 
Kasus BLBI bermula saat Syafrudin memimpin BPPN pada April 2002. Saat itu, BPPN sedang menagih utang sejumlah bank penerima BLBI di era krisis keuangan 1997-1998. Khusus terhadap utang BDNI, tim BPPN sebenarnya telah memutuskan agar menyeret Sjamsul ke jalur litigasi. Pasalnya, nilai aset yang diserahkan Syamsul lebih rendah Rp 4,75 triliun dibanding sisa utang Rp 27,4 triliun.
 
Dua bulan setelah menjabat, Syafruddin mengusulkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk mengubah penyelesaian kewajiban obligor dari litigasi menjadi restrukturisasi. Usul pun disetujui, yang belakangan hasilnya hanya menambah pembayaran Rp 1,1 triliun dalam bentuk tagihan ke sejumlah petani tambak Dipasena Lampung yang berutang ke BDNI.
 
AHMAD FAIZ | MAYA AYU PUSPITASARI






Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).


Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

17 September 2018

Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

Komisioner KY ungkap keluhan hakim soal pungli untuk kejuaraan tenis di Bali. Para Ketua Pengadilan membantah dan adukan sang komisioner.


Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

30 Juni 2018

Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

Seusai terpilih, Jaja Ahmad Jayus mengatakan Komisi Yudisial atau KY punya tugas berat, yakni menjaga peradilan tetap bersih.


KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

13 April 2018

KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

KPU akan melakukan konsultasi dengan Komisi Yudisial terlebih dahulu.


Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

13 Maret 2018

Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan hakim di PN Tangerang sudah lama masuk dalam radar target KPK.


Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

13 Maret 2018

Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

Hakim dan panitera PN Tangerang terkena OTT KPK pada Senin, 12 Maret 2018.


Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

20 Oktober 2017

Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

Komisi Yudisial terima laporan dugaan intervensi Setya Novanto kepada Hakim Cepi Iskandar


KY Akan Memeriksa Hakim Cepi Terkait Praperadilan Setya Novanto

19 Oktober 2017

KY Akan Memeriksa Hakim Cepi Terkait Praperadilan Setya Novanto

Sumartoyo memastikan segera menindak kasus tersebut, meski belum tahu kapan jadwal pemeriksaan terhadap Cepi akan dilakukan.