Tip untuk Pelamar Saat Pendaftaran CPNS 2017

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengikuti ujian tertulis. TEMPO/Dasril Roszandi

    Calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengikuti ujian tertulis. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengimbau agar para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tidak menumpuk pendaftaran di hari pertama maupun hari terakhir.

    “Calon pelamar bisa mendaftar di hari setelah itu (hari pertama), namun juga jangan semuanya mepet mendaftar saat akan penutupan agar traffic tidak terlalu padat,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, pada Senin, 31 Juli 2017 menjelaskan tentang CPNS 2017 ini.

    Baca juga:

    Hari Ini Pendaftaran CPNS 2017, Berikut Cara Aksesnya...

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan infrastuktur pendaftaran CPNS secara online. “Secara umum, seluruh infrastruktur, aplikasi, dan jaringan web sscn.bkn.go.id sudah dinyatakan siap. Kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan.

    Baca pula:

    Pendaftaran CPNS 2017, Menteri PAN RB: Tidak Ada Pungutan Biaya

    Para pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi dalam satu periode pelaksanaan seleksi. Sebagai contoh, pelamar yang telah mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak boleh mendaftar di Mahkamah Agung (MA). Kemudian, hanya dapat mendaftar di salah satu jabatan, misalnya Analis Hukum. Jika pada jabatan itu telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, maka tidak boleh mendaftar pada jenis formasi lainnya.

    Pendaftaran CPNS untuk Kemenkumham dibuka mulai Selasa, 1 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB hingga Kamis, 31 Agustus 2017 pukul 23.59 WIB.

    LIDWINA TANUHARDJO  I  BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.