Sejak Oktober 2016, Saber Pungli Lakukan 917 OTT  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Hasil kerja Satgas Berantas Pungutan Liar masih jauh dari harapan. Dari 31.110 laporan yang masuk, baru ratusan laporan yang sudah direspon dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

    "Hasilnya, sampai dengan bulan Juli ini, kami sudah dapat melakukan OTT sebanyak 917. Lumayan juga ini," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 Agustus 2017.

    Sebagaimana diketahui, Saber Pungli dibentuk pemerintah pada Oktober tahun lalu sebagai bagian dari Paket Kebijakan Hukum pertama Presiden Joko Widodo. Adapun pemerintah membentuk Saber Pungli itu untuk memberantas pungutan liar yang kerap mengganggu proses perizinan di Indonesia.

    BACA:  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru Tersangka Dugaan Pungli

    Wiranto melanjutkan, dari 917 OTT yang sudah dilakukan, tidak sedikit tersangka yang sudah diamankan. Menurut data terbaru yang ia punya, setidaknya sudah ada 1834 pelaku pungutan liar yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Sekretaris Saber Pungli Mayor Jenderal Andrie T. Soetarno menambahkan bahwa dari 917 OTT tersebut, sudah ada 519 perkara yang masuk tahap lidik, 35 perkara masuk tahap P19 (pemberkasan), dan 47 perkara yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap secara hukum. Adapun yang masuk ke meja hijau ia akui baru sedikit.

    "Dalam tahap penuntutan ada empat perkara, sidang berjalan ada delapan, dan yang masuk vonis baru sebelas perkara," ujar Andrie melengkapi.

    Masih rendahnya pencapaian ini diakui oleh Kepala Bidang Operasi Saber Pungli Brigadir Jenderal Polisi Widiyanto. Ketika dimintai keterangan, ia mengaku cukup kewalahan menghadapi banyaknya laporan yang masuk. Ia berkata, dari 31 ribu laporan yang masuk, timnya yang berjumlah 217 orang se Indonesia baru mampu mempelajari 9 ribu laporan.

    BACA: Usai Acara KPK, Kadis Pertambangan Sumut Dicokok Saber Pungli

    Kewalahan itu disebabkan karena banyaknya laporan yang datang dari luar Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan pengecekan secara lebih lanjut. "Itu pun sudah dibantu unit-unit kerja di Pronvisi. Kami akan tetap berupaya memperbaiki ini," ujar Widiyanto.
    Meski pencapaian sejauh ini masih rendah, Saber Pungli dipastikan akan tetap ada. Kembali ke Wiranto, ia mengklaim Saber Pungli masih bisa sustain karena target yang dicapai memang jangka panjang, bukan jangka pendek.

    "Pungli, kalau tidak diatur, akan ada terus. Jadi, kami akan terus ada sampai tidak ada pungli. Kembali ke kesadaran masyarakat juga," ujar Wiranto mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.