Komisi Agama DPR: Pengalihan Dana Haji Perlu Ubah Undang-Undang  

Reporter

Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Ali Taher Parasong menilai penggunaan dana haji untuk infrastruktur tidak tepat. Ali menilai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak membenarkan pengalihan penggunaan tersebut.
 
"Maka isu yang berkaitan dengan penggunaan dana haji di sektor infrastruktur tampaknya undang-undang ini tak membenarkan," kata Ali, politikus Partai Amanat Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 1 Agustus 2017.

Baca: MUI Dukung Menteri Agama Soal Dana Haji untuk Infrastruktur
 
Menurut Ali, pengelolaan dana haji harus transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. "Pertanyaannya jika itu digunakan untuk kepentingan nonumat Islam dan jamaah haji lantas di mana cantolan hukumnya," ujarnya.
 
Meski begitu, Ali berpendapat pengalihan penggunaan dana haji ke sektor infrastruktur memerlukan diskresi. "Jika ada diskresi maka harus mengubah undang-undang ini dulu," ujar Ali. Menurut dia, belum ada jalan untuk mengalihkan dana haji tersebut di luar kepentingan penyelenggaraan haji, termasuk untuk sektor infrastruktur.

Baca: Pesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat
 
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau dana haji boleh dikelola untuk hal-hal produktif. Hal ini termasuk dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan kebolehan ini mengacu kepada konstitusi dan aturan fikih.
 
Lukman berpedoman pada hasil keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu. Dalam keputusan itu disebutkan dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening Menag boleh ditasarufkan untuk hal produktif.
 
ARKHELAUS W.






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

10 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

11 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

12 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

12 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

13 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

15 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

15 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

15 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

16 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

17 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP