SSC: Sangat Tinggi Potensi Politik Uang di Pilkada Jatim 2018

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

    Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Surabaya - Direktur Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo mengatakan, potensi politik uang dalam Pilkada 2018 sangat tinggi. Berdasarkan hasil survey SSC, dia mengatakan, masyarakat Jawa Timur termasuk dalam kategori masyarakat yang pintar dalam memanfaatkan momentum politik elektoral, terutama berkaitan dengan isu politik uang.

    Survei SSC tersebut diselenggarakan pada Juni 2017 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
    “Toleransi masyarakat Jatim terhadap politik uang tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 64 persen,” kata Mochtar saat dihubungi Tempo, Senin, 31 Juli 2017.

    Baca juga:

    Cuaca Berpotensi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak

    Pria yang juga menjabat sebagai Dosen di Universitas Trunojoyo tersebut mengatakan, tingginya potensi money politic disebabkan karena tidak tersedia kandidat yang dinilai publik layak atau perlu dipilih baik itu secara kapasitas maupun prestasi yang dimiliki calon. Menurut dia, hal tersebut yang menyebabkan pemilih membuat alasan transaksional dalam memilih kandidat.

    “Hal tersebut juga tidak lepas dari peluang yang diberikan oleh kandidat, baik melalui jamuan, yang pada kelanjutannya menimbulkan tuntutan lebih berupa uang,” ujar Mochtar.

    Baca pula:

    Tangani Politik Uang, UU Pilkada Perkuat Wewenang Bawaslu

    Potensi money politic tersebut, menurut dia, akan berdampak pada sistem politik yang tidak sehat. Menurut dia, hal tersebut yang menjadi awal mula korupsi semakin merajalela. Sebab, dia menambahan, politik uang akan merusak sendi-sendi dasar dalam rekruitmen kepemimpinann.

    “Secara etis politik uang tentu tidak diperbolehkan, karena membuat sifat politik menjadi transaksional bukan lagi ideologis,” kata Mochtar.

    Untuk menghilangkan praktek politik uang jelang Pilkada Jawa Timur 2018, Mochtar menambahkan, perlu adanya pendidikan politik yang intens. Menurut dia, hal itu harus dilakukan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Baik itu yang berasal dari partai politik, lembaga pendidikan, media, penyelenggara pemilu, kandidat calon, dan organisasi masyarakat. “Sulit kalau hanya satu pihak, sementara pihak lain justru memfasilitasi money politic,” ujar Mochtar.
     
    JAYANTARA MAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.