Wiranto: Jokowi Dipuji Dunia, di Dalam Negeri Kok Dihujat?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menkopolhukam wiranto (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan), dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H. Maming saat pembukaan Rakernas X APKASI dan APKASI Otonomi Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 19 Juli 2017. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menkopolhukam wiranto (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan), dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H. Maming saat pembukaan Rakernas X APKASI dan APKASI Otonomi Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 19 Juli 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan setiap presiden di Indonesia termasuk Joko Widodo (Jokowi) memiliki visi untuk membangun dan menciptakan pemerintahan yang adil dan makmur. Dia memastikan pemerintahan yang dipimpin Jokowi saat ini tengah membangun basis ekonomi nasional untuk merealisasikan visi tersebut.  
     
    Langkah Jokowi di pemerintahan pun banyak diapresiasi pihak internasional. Kesan negatif, menurut Wiranto, justru datang dari dalam negeri. "Presiden Jokowi itu dipuji dunia internasional, tapi di dalam negeri kok dihujat. Dibilang banyak utang, diktator, dan tidak demokratis," kata Wiranto saat membuka kegiatan Silahturahmi Nasional Junior Chamber International 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.

    Baca juga: Wiranto: Amerika Serikat Akan Bantu Indonesia Perangi Terorisme  
     
    Wiranto pun tak meragukan semangat yang diusung para presiden pendahulu Jokowi. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, dinilai Wiranto memiliki visi yang sama baiknya dengan pemerintah sekarang. "Di era SBY 'Bersama Kita Bisa', itu bagus. Pak Jokowi sekarang Nawacita," kata dia. 
     
    Nawacita sendiri, ujar dia, dijabarkan dalam beberapa konsep. Mulai dari pembangunan daerah pinggiran dan pemerataan harga kebutuhan antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, termasuk pembangunan markas militer.
     
    "Kedua, sinergi antara pengusaha atau konglomerat dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sedang digodok konsepnya itu seperti apa, ada kemauan yang kuat pemerintah untuk wujudkan masyarakat adil dan makmur," ujar Wiranto.
     
    Konsep lainnya adalah pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi. "Dalam setiap rapat presiden selalu mengingatkan, pangkas izin yang tidak perlu. Percepat izin investasi yang berbulan-bulan, kalau perlu sejam selesai," ucap Wiranto.
     

    YOHANES PASKALIS PAE DALE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.