Suap Hakim MK, Ada Kode-kode Rahasia Percakapan Patrialis Akbar

Reporter

Ekspresi Patrialis Akbar saat mendengar keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Maria Fransisca.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencurigai adanya kode-kode yang digunakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar saat berkomunikasi dengan rekannya, Kamaludin. Kedua teman dekat ini didakwa menerima suap dari pengusaha daging impor Basuki Hariman.
 
Kecurigaan jaksa ada pada sadapan rekaman telepon yang diputar dalam sidang suap dengan terdakwa Patrialis Akbar. Pembicaraan telepon tertanggal 30 November 2016 itu merekam percakapan antara Patrialis dengan Kamaludin.

Baca juga:

Patrialis Akbar Akui Memberi Anggita Ratusan Dollar

Awalnya, Patrialis bertanya kepada Kamaludin, "Sudah oke belum? Kalau oke, ana cari ini. Oke apa enggak?" Kemudian Kamaludin balik bertanya, "Ini oke yang mana? Kan ada dua?"
 
Patrialis lalu menimpali, "Yang dekat rumahnya itu." Lantas Kamaludin mengatakan bahwa yang dimaksud Patrialis tidak bersedia. "Nggak mau kalau itu," ujarnya.
 
"Dia yang grosiran itu kan?" ujar Patrialis kepada Kamaludin. "Iya, dia bilang gawat itu. Jangan deh bos, jangan," ucap Kamaludin.

Baca pula:
Sidang Patrialis Akbar, Jaksa Menduga Anggita Dapat Aliran Suap 

Kamaludin menambahkan, "Iya bener, bukan partai kecil. Sandal jepit enggak mau dia. Eceran enggak ada." Lalu terdengar keduanya tertawa.
 
Patrialis lanjut bertanya, "Antum sudah hubungi adinda?" Kamaludin mengatakan ia belum menghubungi adinda yang dimaksud Patrialis. "Belum, jangan ana. Nanti ada lagi temennya dia yang hubungi dia. Ana untuk dia aja. jadi seolah-olah nggak ada hubungan sama ana," ujar dia.
 
"Kalau gitu ana juga lagi mikirin juga deh. Kalau nggak kita pakai pesawat lain," ujar Patrialis. 
 
Jaksa Lie Putra Setiawan lantas bertanya apa maksud grosiran yang dibicarakan oleh Kamaludin dengan Patrialis. Menurut Kamal, grosiran yang dibahas adalah soal pengacara yang memiliki tarif mahal. 

Silakan Baca:

Patrialis Akbar Minta Dijadikan Tahanan Kota, Keluarga Jaminannya

"Itu terhadap figur Pak Lukas. Saya tidak mengerti," kata Kamaludin. "Kalau enggak kenal kok bilang gawat?" ujar jaksa Lie. "Gawatnya mungkin karena mahal," kata Kamal.
 
Kamaludin menjelaskan mereka sedang membahas pengacara untuk Basuki Hariman. Kamaludin menduga, biaya Lukas terlalu tinggi bagi Basuki. "Mungkin tidak sesuai dengan yang sudah disiapkan Pak Basuki karena kan kelasnya sandal jepit," kata dia.
 
Kamaludin mengatakan istilah grosiran muncul dari dia untuk membandingkan kelas pengacara mahal dan tidak. "Itu spontan dari saya," katanya.
 
Selain itu, jaksa juga mempertanyakan adinda yang disebut oleh Patrialis. Menurut Kamaludin, adinda yang dimaksud adalah pengacara Surya.
 
"Kalau pakai pesawat lain maksudnya?" ujar Lie. Kamaludin mengatakan pesawat lain maksudnya adalah pihak lain.
 
Pada perkara ini, Patrialis Akbar bersama dengan Kamaludin didakwa menerima uang USD 70 ribu dan janji Rp 2 miliar dari Basuki. Suap ini diberikan untuk mempengaruhi Patrialis dalam memberikan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

10 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

12 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

12 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

18 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

21 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

27 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku