Soal WNA Cina Pelaku Cyber Crime, Yasonna: Pasti Punya Paspor  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada kalapas se-Jawa Timur di aula serbaguna Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Selain memberikan pengarahan kepada Kalapas se-Jawa Timur, kedatangan Yasona ke Lapas klas 1 Malang tersebut sekaligus untuk meresmikan pondok pesantren At-Taubah. Foto: Aris Novia Hidayat

TEMPO.COJakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan warga negara asing asal Cina yang ditangkap kepolisian atas dugaan kejahatan cyber (cyber crime) tidak mungkin tak memiliki paspor. Menurut dia, setiap warga asing yang masuk wajib memiliki paspor. 

"Tidak mungkin mereka masuk ke mari tanpa paspor. Mungkin mereka sengaja menyimpan atau membuangnya untuk mempersulit," kata Yasonna seusai upacara pencanangan bulan peringatan hari kemerdekaan ke-72 RI di kantornya, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017. 
Baca: 92 WNA Cina Tersangka Cyber Crime Ditahan di Polda Metro Jaya

Jika tidak ada, Yasonna mengatakan pihaknya akan meminta Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dari Kedutaan Besar Cina. Ia pun meminta kepolisian Cina mengawal proses hukum warga negaranya yang tertangkap. 

"Karena kepolisian Cina juga ada di sini, kami minta mereka mengawal proses hukum," ujarnya. 

Kepolisian menangkap 92 warga negara asing asal Cina di Surabaya karena dugaan kejahatan cyber. Beberapa hari sebelumnya, polisi menggerebek sebuah rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Mereka menangkap 27 orang warga negara Cina yang diduga terlibat cyber crime. Polisi juga menangkap lebih dari 30 orang warga negara Cina dalam kasus yang sama di Bali.

Pihak kepolisian mengatakan penangkapan dilakukan setelah Markas Besar Kepolisian RI dan Polda Metro Jaya mendapat laporan dari kepolisian Cina. Mereka melapor bahwa warga Cina yang berada di Indonesia telah banyak ditipu oleh sindikat cyber crime.
Simak pula: Sindikat Cyber Crime WNA Cina Terbongkar, Ini 6 Temuan Polisi

Namun kepolisian menyatakan para tersangka tidak memiliki paspor dan surat lain. Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan mereka hanya bisa menyodorkan bukti visa kunjungan ke polisi. 

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie mengatakan akan memastikan kebenaran dari identitas warga negara Cina yang ditangkap terkait dengan cyber crime itu. "Mereka memang tidak serta-merta menunjukkan paspornya, ada tujuannya," kata Ronny.

ARKHELAUS W.






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

13 jam lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

16 jam lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

1 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

2 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

16 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

16 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

17 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

18 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

18 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

19 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari