Ibu Kota Tak Pindah, Djarot Ingin Jakarta Beresi Transportasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Ibu Iriana duduk bersama Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beserta istirinya Happy, Setu Babakan, Jakarta, 30 Juli 2017. TEMPO/Maria Fransisca.

    Presiden Jokowi dan Ibu Iriana duduk bersama Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beserta istirinya Happy, Setu Babakan, Jakarta, 30 Juli 2017. TEMPO/Maria Fransisca.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Joko Widodo soal pemindahan ibu kota negara ke daerah lain. Menurut Djarot, banyak hal penting yang mesti dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

    "Memindahkan ibu kota tidak gampang. Bukan hal yang sederhana. Kalau saya, sebaiknya, ya, kita kembangkan Jakarta supaya layak menjadi ibu kota negara," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.

    Baca: Sejumlah Alasan Mengapa Djarot Tak Setuju Pemindahan Ibu Kota

    Menurut Djarot, sebaiknya pemerintah pusat tidak perlu membuang-buang energi untuk mewacanakan pemindahan ibu kota. Djarot mengatakan, dengan negara kepulauan seperti Indonesia, sangat sulit memindahkan ibu kota dari satu pulau ke pulau lain.

    "Karena itu, tidak sederhana memindahkan satu ibu kota di Pulau Jawa ke pulau lain. Lain dengan Malaysia, (pemindahannya) itu berdekatan. Lain dengan Australia, beda," ucapnya.

    Baca: Lebaran Betawi, Djarot Tak Yakin Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara

    Menurut Djarot, ada cara lain untuk memecahkan persoalan kemacetan yang menjadi masalah utama di Ibu Kota, yaitu mengembangkan sektor transportasi publik. Saat ini, kata Djarot, program pengembangan sektor transportasi publik masih terus berlanjut.

    Menurut Djarot, pengembangan sektor transportasi publik sudah berjalan, bahkan mencapai 50-60 persen. Jika diteruskan, kata dia, kemacetan di Ibu Kota akan terus berkurang. Menurut Djarot, bisa dilakukan integrasi dengan kota di sekitar Jakarta yang menjadi penyangga.

    Djarot menuturkan Jakarta sudah bukan kota metropolitan, tapi telah menjadi megapolitan. Sehingga sistem integrasi ke kota penyangga Ibu Kota sudah menjadi keniscayaan. Apalagi, kata Djarot, seorang Gubernur DKI Jakarta levelnya setara dengan menteri.

    "Jadi Gubernur DKI Jakarta juga bisa mengkoordinasi daerah sekitarnya. Sebab, ini namanya daerah khusus ibu kota. Ada kata khususnya, lho," tuturnya.

    Karena itu, kata Djarot, siapa pun gubernurnya, jabatan Gubernur DKI Jakarta seharusnya selevel dengan menteri sehingga mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk mengintegrasikan kawasan sekitarnya. Dengan cara seperti itu, Djarot melanjutkan, maka Jakarta menjadi kota megapolitan.
     
    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga