Koalisi Partai Politik Hanya Solid Dukung Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tujuh DPD partai politik sepakat membuat Koalisi Kekeluargaan untuk Pilkada DKI  2017 di Jakarta Pusat, Senin, 8 Agustus 2016. Ketujuh partai itu adalah Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Gerindra, PPP, dan PKB. (Tempo/Egi Adyatama)

    Tujuh DPD partai politik sepakat membuat Koalisi Kekeluargaan untuk Pilkada DKI 2017 di Jakarta Pusat, Senin, 8 Agustus 2016. Ketujuh partai itu adalah Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Gerindra, PPP, dan PKB. (Tempo/Egi Adyatama)

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi partai politik di Indonesia hanya terbatas pada pemilihan presiden saja. Dalam praktik politik di Indonesia, koalisi partai tidak perlu melebar ke urusan politik lainnya. “Akibatnya, partai-partai pendukung pemerintah bisa saja berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah, “ tulis peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Moch. Nurhasim dalam rubrik Pendapat Koran Tempo, edisi Senin, 31 Juli 2017.

    Nurhasim mencontohkan, sikap PAN, PPP, dan PKB dengan mendukung calon yang tidak sama dengan PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. “Juga dengan kasus-kasus koalisi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.”

    Baca: Masuk Bursa Pilpres, AHY Mengamini

    Persoalan koalisi partai politik ini, kata Nurhasim, merupakan watak dasar kombinasi multipartai-presidensial. Sistem presidensial menjamin stabilitas eksekutif karena masa jabatan presiden tetap, legitimasi dan mandat presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pemisahan kekuasaan yang relatif tegas di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan-terutama eksekutif-legislatif. Tapi kelemahannya adalah, ancaman jalan buntu dalam pengambilan suatu kebijakan karena pembelahan pemerintahan terjadi ketika pemerintah dan parlemen dikuasi oleh partai yang berbeda.

    Baca: Sikap Jokowi Soal Dana Haji

    Dibandingkan dengan kekuatan koalisi pemerintahan sebelumnya, koalisi partai politik yang dibangun Presiden Jokowi relatif lebih solid. Di atas kertas, Jokowi-yang diusung oleh PDIP-didukung oleh PKB, NasDem, Hanura, PPP, Golkar, dan PAN.  Selengkapnya baca di sini.

    INDONESIANA | ISTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.