Reaksi DPR Menanggapi Rencana Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Reporter

Ilustrasi calon jamaah haji. Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Agama DPR RI Khatibul Umam Wiranu meminta semua pihak membahas secara rinci isu pengalokasian dana dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Wacana investasi dana haji untuk proyek infrastruktur diungkit Presiden Joko Widodo seusai pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH).

Menurut Umam, tata cara pengelolaan keuangan haji serta rincian dan kebijakannya harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.  “Hal ini amanat dari Pasal 48 Ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014. Pemerintah lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan tersebut daripada mengumbar wacana yang tidak jelas standar hukumnya,” kata dia melalui keterangan tertulis, Ahad, 30 Juli 2017.

Baca: MUI Dukung Menteri Agama Soal Dana Haji untuk Infrastruktur

Ketua Bidang Agama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu pun mengingatkan pentingnya prinsip syariah jika investasi dana haji untuk infrastruktur benar-benar dilakukan. Rencana itu pun harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

“Prinsip syariah ini harus dipatuhi betul. Infrastruktur apa saja yang sifatnya syariah atau halal dan infrastruktur mana yang tidak boleh harus dikaji kembali,” kata dia.

Umam juga mengingatkan bahwa investasi dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan DPR. BPKH juga diwajibkan segera menyusun rencana strategis investasi. “Dewan Pengawas, yang di dalamnya ada unsur pakar Syariah harus mengkaji hal tersebut. Begitu pun DPR, akan membahasnya untuk menentukan besaran investasi dan akan dialokasikan pada apa saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Baca: Jokowi: Dana Haji Tak Bisa Dipakai Sembarangan

Sebagai pengelola dana haji, BPKH diminta segera menerapkan sistem virtual account dan memperbaharui kontrak dana haji yang mayoritas berasal dari setoran awal calon jemaah haji. “Jemaah harus menandatangani pernyataan bahwa dananya akan diinvestasikan ke sektor apa saja yang sesuai dengan prinsip syariah,” tutur Umam.

Dana haji, menurut Umam, telah banyak diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sejak tujuh tahun lalu. Jumlahnya pun cukup besar, yaitu hingga 35,2 Triliun. “Sukuk dibolehkan karena instrument syariah. Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke sukuk atau SBSN hingga mencapai 40 persen,” ujarnya.

Dia menyayangkan pernyataan anggota BPKH, Anggita Abimayu yang menyebut akan menjalankan wacana Jokowi soal pengelolaan dana haji untuk infrastruktur, padahal belum berkonsultasi dengan Komisi Agama DPR.

Umam pun meminta dana haji difokuskan untuk kepentingan jemaah haji sesuai Pasal 26 UU Pengelolaan Keuangan Haji. “Misalnya untuk membangun infrastrukur haji di tanah suci, membangun hotel bagi jemaah haji, transportasi darat, rumah sakit, dan infrastruktur lain yang selama ini selalu menyewa, dibanding digunakan untuk infrastruktur umum di dalam negeri,” tuturnya.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

2 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

2 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Ridwan Kamil: Bandara Kertajati Siap Jadi Embarkasi Calon Haji Asal Jawa Barat

19 jam lalu

Ridwan Kamil: Bandara Kertajati Siap Jadi Embarkasi Calon Haji Asal Jawa Barat

Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat siap menjadi embarkasi haji untuk calon haji asal Provinsi Jabar.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

5 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.