Menteri Tjahjo Anggap Kritik Aturan Capres Tak Beralasan, Sebab...

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kritik presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu tidak beralasan. Sebab, angka ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu yang baru disahkan telah berlaku sejak dua kali pilpres sebelumnya.

"Sudah dua periode, dua tahapan pilpres diikuti enggak ada yang protes. Kok sekarang dibahas, kenapa?" kata Tjahjo saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu, 29 Juli 2017. Apalagi, ketentuan presidential threshold sudah diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat  melalui pengesahan dalam sidang paripurna.

Baca: Ribut Presidential Threshold, Jokowi: Itu Produk Demokrasi di DPR

Dalam UU Pemilu, presidential threshold ditetapkan 20 persen kursi DPR atau 25 suara sah nasional. Ketentuan ini telah dua kali digunakan, yakni pada pilpres 2009 dan 2014.

Namun, sejumlah fraksi di DPR menolak ketentuan ini saat pembahasan berlangsung. Mereka menilai ketentuan itu tidak relevan karena Pemilu 2019 akan berlangsung secara serentak, yakni pemilihan presiden sekaligus pemilihan anggota legislatif. 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik presidential threshold sebesar 20 persen. "Presidential threshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Dia mengatakan itu saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada Kamis, 27 Juli 2017. "Saya tidak mau terlibat demikian," ujar Prabowo melanjutkan.

Dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu beberapa waktu lalu, sejumlah fraksi yang menolak ketentuan presidential threshold melakukan aksi walk out. Mereka adakah Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.

Simak juga: Hadapi Pilpres 2019, Begini Rencana Formula Koalisi Gerindra

Tjahjo mengatakan bila ada warga negara yang keberatan dengan aturan presidential threshold, ada mekanisme yang bisa digunakan, yaitu gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau enggak puas ada MK, silakan," kata Tjahjo Kumolo soal UU Pemilu itu. Dia menambahkan, yang berhak memutuskan sebuah UU atau aturan melanggar konstitusi atau tidak adalah MK, bukan partai politik maupun DPR.

AMIRULLAH SUHADA






Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

9 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

Hak untuk beragama tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Semua dibatasi oleh hukum.


Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

1 hari lalu

Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

Pokja III Satgas DOB telah menggelar rakor dengan pihak terkait untuk memastikan keisapan Pemprov Papua Pegunungan.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

4 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

4 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

7 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

7 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

7 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

7 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.