Diduga Tilep Duit Ganti Rugi Tanah, PNS Sumatera Barat Ditangkap

Reporter

TEMPO/ Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Markas Besar Kepolisian RI menangkap seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat.

"Kami lakukan upaya penangkapan terhadap tersangka atas nama Yusafni," kata Kepala Subdit IV Ditipidkor Mabes Polri Komisaris Besar Endar Priantoro di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017.

Yusafni ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, pada Kamis malam 27 Juli 2017. Hari ini, polisi menahannya di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Endar mengatakan, Yusafni ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Pemukiman Sumatera Barat.

Baca juga: Kejati Gandeng Tim Unversitas Riau Usut Korupsi Tugu Integritas

Endar menjelaskan, Yusafni merupakan pejabat fungsional yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dinas tersebut memiliki kegiatan pengadaan lahan sejak 2012 hingga 2016 untuk empat proyek pembangunan infrastruktur.

Endar melihat ada indikasi penyimpangan dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya. "Dari proses pergantian ganti rugi tanah ada penyimpangan yang kami duga. Dari nilai proyek Rp 120 miliar,  kerugian sementara diperhitungkan hasil BPKP adalah sekitar Rp 60 miliar," katanya.

Menurut Endar, Yusafni diduga membuat laporan fiktif. Sebab, uang ganti rugi tersebut tidak dibayarkan kepada pemilik lahan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Yusafni. Uang tersebut juga diduga dialirkan ke beberapa pihak di dinas tersebut. "Dari beberapa informasi dan keterangan yang bersangkutan, ada beberapa aliran dana ke pihak-pihak lain," ujarnya.

Baca: Korupsi Dana KUR, Mantri Bank Dicokok Kejaksaan Tasikmalaya  

Selain melakukan penangkapan, polisi juga menyita harta benda Yusafni, seperti 1 buah mobil VW Golf, beberapa mobil, dan tambang galian c di Tegal senilai Rp 5 miliar. Atas perbuatannya, Yusafni dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

FRISKI RIANA






Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

20 jam lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

22 jam lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

2 hari lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.