Universitas Hasanuddin Siap Masukkan Bela Negara dalam Ospek

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konjen Amerika Serikat Heather Variava (kanan) dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuh saat meresmikan Kantor Education USA di Perpustaan Kampus Unhas, 12 November 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

    Konjen Amerika Serikat Heather Variava (kanan) dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuh saat meresmikan Kantor Education USA di Perpustaan Kampus Unhas, 12 November 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Makassar - Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan pihaknya siap memasukkan materi bela negara saat Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus kepada mahasiswa baru. 
     
    "Kita harus menyikapi (materi bela negara) ini untuk siaga bersama. Tapi sekarang itu bukan Ospek lagi tapi pembinaan namanya," ucap Dwia kepada Tempo, Jumat 28 Juli.

    Baca juga: Bela Negara Dilanjutkan, Jokowi Ingin Ada Unsur Kekinian
     
    Adapun yang dilakukannya, ucap dia, dengan mengundang narasumber yang betul-betul memahami Pancasila dan bisa memaparkan fenomena yang riil. Misalnya materi soal anti-Pancasila dibawakan Pangdam XIV Hasanuddin, lalu terorisme diundang BNPT Sulawesi Selatan dan kerukunan umat beragama pematerinya Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. 
     
    "Termasuk organisasi atau UKM kita programkan pengembangan diri agar masuk pancasilais," tutur Dwia.
     
    Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta kepada seluruh rektor se-Indonesia agar memasukkan materi bela negara dalam kegiatan Ospek kepada mahasiswa agar tercipta perilaku cinta kepada Tanah Air.
     
    Masuknya materi bela negara diharapkan bisa menjadi langkah strategis kepada mahasiswa termasuk di Universitas Hasanuddin agar tidak hanya memahami lingkungan kampus saja melainkan juga mempunyai daya juang tinggi dan karakter kuat dalam menjaga NKRI. 
     

    DIDIT HARIYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.