Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Tegur Satu PNS Anggota HTI

Reporter

Suasana sepi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jalan Prof Soepomo, Jakarta, 8 Mei 2017. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegur satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena diketahui menjadi pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Dari semua PNS yang didata oleh Kesbangpol, baru satu orang PNS yang datanya masuk ke kami sebagai pengikut HTI. Orangnya sudah kami panggil dan sudah diberikan teguran," ujar Kepala BKPSDM Bangka Belitung Sahirman Jumli kepada Tempo, Kamis, 27 Juli 2017.

Baca: MK Mulai Menyidangkan Gugatan HTI Soal Perpu Ormas

Selain teguran, kata Sahirman, PNS tersebut juga diberi nasihat untuk tidak terlibat dan beraktivitas dalam organisasi yang dilarang oleh negara. Sebagai warga negara, dia harus patuh terhadap aturan dari pemerintah.

"Kami nasihati kalau ingin berkarir sebagai PNS supaya tidak ikut organisasi terlarang. Kecuali memang mau keluar dari PNS, silakan saja. Itu hak dia karena sudah jadi pilihan hidup," ujarnya.

Sahirman menuturkan PNS pengikut HTI tersebut saat ini sedang cuti karena melanjutkan pendidikan ke S-2. Sahirman berencana memutasi PNS tersebut dari Biro Ekonomi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk dibina.

Simak: Strategi Yusril Agar Gugatan HTI Atas Perpu Ormas Tak Ditolak MK

"Ini kan baru teguran, kalau masih juga (tidak berubah) nanti akan ditindak dengan aturan disiplin di Undang-Undang ASN. Kalau membandel artinyakan tidak loyal," ujar dia.

Sahirman mengimbau kepada seluruh PNS untuk tetap bekerja profesional dan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Apa yang menjadi pelanggaran supaya tidak diikuti dan dilakukan. "Sebagai aparatur negara, bekerja dan bertindaklah sesuai dengan aturan yang ada dan berpedoman kepada pancasila dan UUD 45," ujar dia.
 

SERVIO MARANDA



HTI



Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.


Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

9 Juni 2022

Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Polisi periksa sejumlah saksi terkiat penyelenggaraan deklarasi dukungan ke Anies di Hotel Bidakara. Ada bendera HTI terpasang.