Survei Ini Membuktikan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya

Reporter

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.CO, Banda Aceh – Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Polling Center bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menggelar diseminasi survei antikorupsi di Indonesia dan Aceh, Rabu 26 Juli 2017. Hasilnya, partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat.
 
Peneliti dari Polling Center, Frazna Fadilla, memaparkan, survei di Aceh mengambil 457 responden di 42 desa yang meliputi 21 kabupaten/kota. Adapun total rersponden di seluruh Indonesia adalah 2.235.
 
Dari sejumlah lembaga yang ditanyakan dalam survei, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling dipercaya oleh masyarakat Aceh terkait komitmen antikorupsi. Tingkat kepercayaannya mencapai 79 persen. Alasan responden, salah satunya karena KPK berhasil menindak beberapa kasus korupsi besar.

Baca: Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat
 
Sementara partai politik berada di urutan buncit dengan tingkat kepercayaan hanya 29 persen. Salah satu alasannya banyaknya kader partai politik di Indonesia dan daerah yang terlibat korupsi. 
 
Tingkat kepercayaan tertinggi lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan poin 67 persen dan Presiden dengan tingkat kepercayaan 66 persen.
 
Responden di Aceh menilai pemerintah serius menangani korupsi dengan nilai 32 persen. Persentase itu sama dengan jawaban masyarakat yang menilai pemerintah tidak serius dalam penanganan korupsi. “Sementara di seluruh Indonesia, sebanyak 49 persen responden menilai pemerintah serius melawan korupsi,” kata Frazna.

Simak: Survei Polling Center: Kepercayaan ke KPK Tinggi, ke DPR Rendah
 
Peneliti ICW, Almas Sjafrina, menilai semakin tinggi tren penindakan yang dilakukan oleh KPK dan aparat hukum lainnya belum tentu mengurangi potensi korupsi di Indonesia dan Aceh. “Artinya perlu upaya-upaya sosialisasi terkait pencegahan yang perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk media dan LSM,” katanya.
 
Sementara itu Saryulis dari MaTA juga ikut memaparkan sejumlah temuan indikasi korupsi di Aceh. Modus yang paling sering digunakan dalam menggangsir uang negara adalah penggelembungan anggaran disusul  penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan laporan fiktif.

Lihat: Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun 

Berdasarkan hasil monitoring MaTA, jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Aceh menunjukkan tren menurun. Pada  2014 terdapat 87 kasus dengan potensi kerugian negara Rp 637 miliar, sementara pada  2016 termonitor 41 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 144 miliar.
 

ADI WARSIDI






ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

8 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Survei PDB: 83,8 Persen Warga Puas Kinerja Anies Baswedan-Riza Patria

5 hari lalu

Survei PDB: 83,8 Persen Warga Puas Kinerja Anies Baswedan-Riza Patria

Hasil survei telepolling dari Lembaga Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan 83,8 persen warga Jakarta puas atas kinerja Anies Baswedan-Riza Patria


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

5 hari lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

7 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

7 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

8 hari lalu

Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

CSIS merilis hasil survei terhadap keinginan generasi muda memiliki pemimpin jujur dan bebas korupsi pada pemilu 2024.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

8 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

9 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

9 hari lalu

Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

NSN mengungkapkan, mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie masuk bursa Calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Gubernur 2024.